P Pujiyono
Universitas Sebelas Maret

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pelaksanaan Parate Execute berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Aditya Revinanda Shakti; P Pujiyono; S Suraji
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parate Eksekusi umumnya berlaku pada Hak Tanggungan pada suatu kredit Bank seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, apabila debitur cedera janji maka kreditur berhak menjual jaminannya melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penelitian ini bermaksud menganalisis pelaksanaan Parate Execute berdasarkan sertipikat hak tanggungan yang dilakukan oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo. Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengambil informasi menggunakan teknik purposive sampling dengan data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan ekskusi Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah melalui KP2LN tanpa penetapan pengadilan dan penetapan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo sebagai salah satu bank pemerintah dalam hal pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 PrP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dalam hal eksekusi Hak Tanggungan pelaksanaannya belum efektif digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo.
Optimalisasi Penerimaan Negara dari Pajak Kegiatan Pertambangan Hanif Muhyiddin; P Pujiyono; Sunny Ummul Firdaus
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainnya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Namun, optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi mengingat masih banyak ditemukan tambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau turidis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan pajak pertambangan di Indonesia serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan deengan dilakukannya intensifikasi pajak yang salah satu bentuknya adalah penerapan pengampunan pajak.