Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Rohmad Suryadi
Prospek Research Center

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kritis Implementasi Sila Keempat Pancasila dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 Rohmad Suryadi
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia sejak tahun 2005 merupakan implementasi sila keempat Pancasila dan menjadi perwujudan Konstitusi seperti yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi dalam prakteknya, Pilkada langsung juga terdapat kritik lantaran sebagai sarana perwujudtan demokrasi politik dari rakyat namun penentuan calon kepala daerah dominan ditentukan oleh elit politik yang berkuasa. Implikasinya terjadi protes yang muncul dari rakyat dengan memilih opsi abstain (tidak memilih) di dalam Pilkada. Penelitian ini dilakukan dengan analisis wacana kritis di Pilkada langsung Kota Surakarta Tahun 2020. Data penelitian diambil dari hasil survey Pilkada Kota Surakarta yang dilakukan oleh Prospek Research Center, berita media dan dari peraturan mengenai Pilkada langsung. Hasil penelitian menunjukan fenomena abstain dalam Pilkada di Kota Surakarta pada tahun 2020 menjadikan kualitas partisipasi demokrasi pada Pilkada 2020 menjadi partisipasi yang terendah. Masyarakat berpersepsi bahwa abstain adalah pilihan sah yang tidak melanggar konstitusi. Perilaku abstain menjadi bentuk protes ketika perwakilan rakyat yang berada di Partai Politik dianggap tidak mampu memunculkan calon sesuai harapan. Dengan adanya fenomena ini menunjukan legitimasi pemerintahan yang terbentuk mendapatkan tantangan, dimana walikota dan wakil walikota sebagai representasi kepemimpinan rakyat di tingkat kota harus menunjukan pembuktian kinerja yang lebih serius untuk mensejahterakan rakyat.
Urgensi perda Jaminan Produk Halal di Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Demokrasi berdasarkan Nilai Pancasila Sakina Yeti Kiptiyah; Rohmad Suryadi; Nunik Nurhayati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pengambilan data primer melalui wawancara dengan narasumber dan pengambilan data sekunder melalui study pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan usulan Perda jaminan Produk Halal di Kota Surakarta sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih penuh dinamika dan sampai saat ini belum menemui titik temu. Selain itu, di satu sisi permasalahan maraknya warung makan yang menjual daging anjing semakin marak dan menimbulkan protes dari komunitas warga. Oleh karena itu penting untuk Kota Surakarta segera membahas Perda jaminan Produk Halal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang berkualitas, bergizi, bermutu dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Setidaknya terdapat tiga urgensi perda jaminan halal untuk diimplementasikan di Kota Surakarta. Pertama, secara demografis dan sosiologis mayoritas masyarakat muslim di Kota Surakarta mempunyai pandangan memegang adab hanya mengkonsumsi yang halal. Kedua, Perlindungan konsumen menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ketiga, Dengan adanya peraturan daerah jaminan halal membantu operasional mekanisme perijinan di tingkat lokal semakin jelas. Mekanisme pengusulan Raperda jaminan produk halal secara demokratis berdasarkan nilai Pancasila terbuka lebar bagi elemen masyarakat namun sangat tergantung political will dari stakeholder pengampu kebijakan.
Co-Authors Nunik Nurhayati Sakina Yeti Kiptiyah