Lady Tri Sonic
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Berkelanjutan dan Bermanfaat Lady Tri Sonic
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang ada dalam sistem perizinan pertambangan saat ini, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan merumuskan rekomendasi konkret guna menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari tinjauan dokumen dan wawancara mendalam. Analisis melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sistem perizinan pertambangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam sistem perizinan pertambangan meliputi tumpang tindih regulasi, birokrasi yang rumit, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya optimalisasi yang dibahas mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta integrasi teknologi dalam sistem perizinan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Meskipun telah ada perbaikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik dan berbasis teknologi, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Examining The Principle of Openness in The Implementation of The Law-Making Process in Indonesia (Legal Study of Perppu Number 2 of 2022) Lady Tri Sonic
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law 2024: Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law (Special Issue)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Job Creation Law ultimately gave rise to a statement that it did not fulfill the principle of openness in the law formation process. The replacement regulation, namely "Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation" also still does not apply the principle of openness even in the process of its formation and ratification. This is the basis for writing this research by discussing the implementation that should be carried out if it is connected to the principle of openness that exists in the process of forming and ratifying laws. This research uses a juridical-normative type with a statutory approach. The author uses primary and secondary legal materials originating from statutory regulations, doctrine, legal articles, and several previous studies that are relevant to the research topic. The conclusion that the author conveys is that it is important to place society at the top of the constitution where they have the right to know and take part in the process of making legal products.