<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang ada dalam sistem perizinan pertambangan saat ini, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan merumuskan rekomendasi konkret guna menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari tinjauan dokumen dan wawancara mendalam. Analisis melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sistem perizinan pertambangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam sistem perizinan pertambangan meliputi tumpang tindih regulasi, birokrasi yang rumit, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya optimalisasi yang dibahas mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta integrasi teknologi dalam sistem perizinan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Meskipun telah ada perbaikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik dan berbasis teknologi, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2024
