Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INLAW
Dewan Musyawarah Taruna
Politeknik Pengayoman Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hukum Keimigrasian Sebagai Pilar Pengaturan Orang Asing dalam Tata Hukum Indonesia Dewan Musyawarah Taruna
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum keimigrasian memegang peran strategis dalam tata hukum Indonesia sebagai instrumen pengaturan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Dalam konteks meningkatnya arus mobilitas global, hukum keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan kedaulatan negara melalui pengawasan, penegakan hukum, serta pengendalian lalu lintas orang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keimigrasian dalam struktur hukum Indonesia, fungsi-fungsi yuridis yang melekat pada institusi keimigrasian, serta relevansinya dalam menghadapi kompleksitas migrasi internasional. Metode yang digunakan adalah kajian normatif melalui telaah peraturan perundangundangan serta literatur keimigrasian. Analisis menunjukkan bahwa hukum keimigrasian berperan sebagai pilar utama dalam mengatur izin keimigrasian, perlintasan, pengawasan orang asing, hingga tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan regulasi turunannya. Kesimpulan utama artikel ini menegaskan bahwa hukum keimigrasian merupakan komponen vital dalam menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, dan kepastian hukum bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia
Efektivitas Program Pembinaan Pemasyarakatan dalam Mendorong Desistance dari Kejahatan dan Kemandirian Ekonomi Narapidana Pasca Bebas Dewan Musyawarah Taruna
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektivitas program pembinaan pemasyarakatan dalam mendorong proses desistance from crime serta membangun kemandirian ekonomi narapidana setelah bebas. Desistance dipahami sebagai proses bertahap ketika seseorang mengurangi atau berhenti melakukan tindak kriminal karena adanya perubahan pribadi, dukungan lingkungan, dan tersedianya peluang hidup yang lebih konstruktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–empiris dengan menelaah kerangka hukum pemasyarakatan, teori-teori kriminologi terkait perubahan perilaku, serta temuan empiris mengenai pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan kegiatan kerja narapidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembinaan memiliki peran penting dalam membentuk motivasi dan kesiapan narapidana untuk hidup mandiri, terutama melalui pelatihan vokasional, pendidikan kepribadian, dan program kerja berbasis keterampilan. Namun, efektivitas program masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses pelatihan, ketimpangan fasilitas antar lembaga pemasyarakatan, minimnya pendampingan pasca-bebas, serta terbatasnya akses permodalan dan kesempatan kerja. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan dalam mendorong desistance sangat ditentukan oleh keberlanjutan dukungan setelah narapidana bebas, termasuk akses modal usaha, kesempatan kerja yang terbuka, dan jejaring sosial yang mendukung reintegrasi
Co-Authors