Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN CIVIC CONSCIENCE Hairul Amren S; Rizki Jumat Ramadhan Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.3024

Abstract

Abstrak: Fenomena saat ini, sering kita jumpai anak tidak lagi hormat pada orang tua, sikap-sikapanti sosial yang nampak dari kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun masyarakat. Dalam persaingan global, suatu bangsa perlu menjadi bangsa yang inovatif agar menjadi bangsa yang unggul. Maka perlu adanya tatanan nilai dan kebijakan yang kuat agar krisis kebudayaan dan disintegrasi bangsa tidak terjadi di Indonesia. Pendidikan di Indonesia haruslah menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan yang berasal dari akar budaya bangsa dan jelas berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi dan nilai luhur bangsa. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembinaan warga negara yang memiliki kesadaran sosial. Kata kunci: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Conscience
OPERASI SOKO GURU SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DI INDONESIA Hairul Amren S; Mhd Luthfi Ansori; Mikhael Jordan Simanjuntak; Naufal Aditia Putra; Patricia Dameria Hutapea
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.3025

Abstract

Abstrak: Koperasi memegang peran sentral dalam sistem ekonomi Pancasila sebagai soko guru yang mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila, yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, mengedepankan gotong royong dan kesejahteraan bersama, serta bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan, sebagai sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila, menekankan penguatan ekonomi rakyat yang umumnya masih dalam kategori ekonomi lemah dan tradisional. Dalam konteks modern, pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dioptimalkan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan dapat terus berkembang dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kata kunci: Koperasi, Pancasila, Sistem Ekonomi