Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ECOLOGICALLY UNEQUAL EXCHANGE DAN PRODUKSI INSEKURITAS: ANALISIS ANCAMAN KEAMANAN MANUSIA DALAM PERDAGANGAN E-WASTE DI GHANA Anggi Regina C; Fajar Imam Zarkasyi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6596

Abstract

Abstract: The research findings show that ecological inequality in the e-waste trade operates as a mechanism for producing human insecurity. Through environmental cost-shifting, appropriation of environmental space, and underdevelopment, the ecological burden transferred to Ghana develops into a critical and pervasive threat to the human vital core, thereby disrupting the environmental security, health security, and economic security of local communities. Thus, the e-waste trade not only reproduces global ecological inequality, but also reproduces multidimensional insecurity at the human level. Keywords: e-waste; Ghana; Ecologically Unequal Exchange; Human Security; Multidimensional Insecurity   Abstrak: Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekologis dalam perdagangan e-waste beroperasi sebagai mekanisme produksi insekuritas manusia. Melalui environmental cost-shifting, appropriation of environmental space, dan underdevelopment, beban ekologis yang dipindahkan ke Ghana berkembang menjadi ancaman yang bersifat critical adan pervasive terhadap vital core manusia sehingga mengganggu environmental security, health security, dan economic security masyarakat. Dengan demikian, perdagangan e-waste tidak hanya mereproduksi ketimpangan ekologis global, tetapi juga mereproduksi insekuritas multidimensional pada tingkat manusia. Kata kunci: Limbah Elektronik; Ghana; Ecologically Unequal Exchange; Keamanan Manusia; Ancaman Multidimensi
PRODUKSI INSEKURITAS DALAM KERANGKA KEAMANAN MANUSIA: KETIMPANGAN STRUKTURAL DAN PERSISTENSI ANCAMAN DI AFRIKA SELATAN Selvi Julianti; Fajar Imam Zarkasyi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6625

Abstract

Abstract: South Africa has created a variety of legal frameworks and protection institutions but threats to personal security remain. Previous research has been on poverty, unemployment and policy effectiveness. But they haven’t adequately explained how unequal access to protection translates into insecurity. The purpose of this study is to analyse how structural inequality and unequal access to protection creates insecurity within the human security framework in South Africa. The present research employs a qualitative methodology, employing the concept of human security to analyse threats to personal security and the concept of structural violence to understand how social inequalities produce differential capacities for protection in society. The findings suggest that insecurity is not just a consequence of individual criminal acts but is structurally produced by inequalities in access to resources and protection. The findings also suggest that human security is not only a function of the existence of protective institutions, but of the distribution of access to such protection. Keywords: Human Security, Structural Violence, Insecurity, South Africa   Abstrak: Afrika Selatan telah menciptakan berbagai kerangka hukum dan lembaga perlindungan, namun ancaman terhadap keamanan personal tetap ada. Penelitian sebelumnya berfokus pada kemiskinan, pengangguran, dan efektivitas kebijakan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana akses yang tidak merata terhadap perlindungan berujung pada ketidakamanan. Tujuan studi ini adalah menganalisis bagaimana ketidaksetaraan struktural dan akses yang tidak merata terhadap perlindungan menimbulkan ketidakamanan dalam kerangka keamanan manusia di Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan memanfaatkan konsep keamanan manusia untuk menganalisis ancaman terhadap keamanan personal serta konsep kekerasan struktural untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan sosial menghasilkan kapasitas perlindungan yang berbeda-beda di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakamanan bukan hanya konsekuensi dari tindakan kriminal individu, melainkan dihasilkan secara struktural oleh ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa keamanan manusia tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga-lembaga perlindungan, tetapi juga pada distribusi akses terhadap perlindungan tersebut. Kata kunci: Keamanan Manusia, Kekerasan Struktural, Ketidakamanan, Afrika Selatan.
Resiliensi Sebagai Faktor Desekuritisasi dalam Repatriasi Foreign Terrorist Fighters ke Indonesia Irmawan Effendi; Fajar Imam Zarkasyi
Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 22 No. 1 (2025): Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Yayasan Kampus Tercinta-Institute of Social and Political Science Jakarta (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta - IISIP Jakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36451/jisip.v22i1.402

Abstract

Artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang dinamika wacana pemulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF) eks-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ke Indonesia yang berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI). Berbeda dengan kebijakan pemerintah terhadap FTF Suriah lainnya yang berafiliasi dengan ISIS. Pemerintah cenderung restriktif dan mempertahankan sekuritisasi penuh, terdapat indikasi bahwa eks-FTF HTS dipertimbangkan untuk direpatriasi. Dengan menggunakan model segitiga hubungan antara sekuritisasi, desekuritisasi, dan resiliensi yang dikembangkan oleh Bourbeau & Vuori (2015), penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) resiliensi dapat berfungsi baik untuk memperkuat sekuritisasi maupun mendorong desekuritisasi, (2) dalam kasus FTF eks-ISIS, resiliensi digunakan sebagai justifikasi untuk mempertahankan sekuritisasi karena ketiadaan struktur sosial domestik yang mampu memfasilitasi reintegrasi mereka, (3) sebaliknya, dalam kasus FTF eks-HTS, resiliensi yang tercermin dalam keberhasilan pemerintah mentransformasi Jamaah Islamiyah justru menjadi landasan bagi desekuritisasi FTF eks-HTS. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pemulangan eks-HTS karena terdapat mekanisme sosial yang dapat mengakomodasi mereka, berbeda dengan eks-ISIS yang tetap dipandang sebagai ancaman transnasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa resiliensi bukan sekedar mekanisme adaptasi, tetapi juga alat politik yang dapat membentuk narasi keamanan negara
Religious Legitimacy and Extractive Politics: The Disarticulation of Human Security in Indonesia’s Mining Concessions Fajar Imam Zarkasyi; Dwiki Yulian Reynaldi; Wildan Ilmanuarif Shafar
TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Vol. 9 No. 1 (2026): TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jt.v9i1.52060

Abstract

This study examines how religious legitimacy shapes and reorders human security discourse within policies granting mining concessions to religious organizations in Indonesia. It departs from the growing involvement of religious actors in extractive sectors and the resulting implications for the protection of people, the environment, and affected communities. Using a qualitative approach grounded in critical discourse analysis and the hegemony theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, the study analyzes state statements, elite pronouncements from religious organizations, and national media discourse through systematic coding and relational mapping with NVivo. The findings show that religious concepts—most notably maslahat—operate as a hegemonic nodal point that binds claims of development, welfare, moral obligation, and nationalism into a single chain of equivalence that stabilizes mining concession policies. Within this configuration, human security is not explicitly rejected; rather, it becomes disarticulated and reduced to technical and procedural concerns through the normalization of ecological risks, livelihood vulnerabilities, and social impacts as routine consequences of development. Furthermore, the involvement of religious organizations marks a transformation of religious roles from moral guardians to extractive actors through a mechanism of antagonism displacement, whereby structural conflicts between the state and citizens shift into internal moral debates within organizations. Theoretically, this study affirms that human security constitutes a contested discursive arena rather than a neutral normative framework. It contributes to extractive politics scholarship by demonstrating how religious authority can function as a hegemonic mechanism that stabilizes extractive development while marginalizing ecological and social protection.