Khairani Candra
Universitas Islam Kuantan Singingi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peran Sistem Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Kurang Efektif Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Khairani Candra; Dwi Anggraini; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem administrasi negara terhadap fenomena pelayanan publik yang kurang efektif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan pelayanan publik yang menjadi perhatian meliputi lambatnya prosedur birokrasi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya responsivitas aparatur, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur Disdukcapil dan masyarakat sebagai penerima layanan. Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara struktur organisasi, prosedur administrasi, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelayanan terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi sistem digital, prosedur birokrasi yang masih memerlukan penyederhanaan, serta distribusi beban kerja pegawai yang belum seimbang. Kondisi tersebut berdampak pada kecepatan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta evaluasi kinerja pegawai secara berkala untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.