Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Emilia Emharis
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Sistem Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Kurang Efektif Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Khairani Candra; Dwi Anggraini; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem administrasi negara terhadap fenomena pelayanan publik yang kurang efektif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan pelayanan publik yang menjadi perhatian meliputi lambatnya prosedur birokrasi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya responsivitas aparatur, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur Disdukcapil dan masyarakat sebagai penerima layanan. Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara struktur organisasi, prosedur administrasi, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelayanan terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi sistem digital, prosedur birokrasi yang masih memerlukan penyederhanaan, serta distribusi beban kerja pegawai yang belum seimbang. Kondisi tersebut berdampak pada kecepatan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta evaluasi kinerja pegawai secara berkala untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
ANALISIS PROSES PENGEMBANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Sespri Ramadhan; Widi Mai Prayoga; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5846

Abstract

Pengembangan organisasi merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan organisasi sektor publik untuk meningkatkan efektivitas kinerja, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan organisasi sektor publik, meliputi tahapan pelaksanaan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta perannya dalam mendukung reformasi birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan organisasi sektor publik. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan organisasi sektor publik terdiri atas tahap identifikasi masalah, diagnosis organisasi, perencanaan perubahan, implementasi perubahan, serta evaluasi dan pengendalian. Keberhasilan proses tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif, kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi yang adaptif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya komunikasi organisasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Pengembangan organisasi terbukti memiliki peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penerapan Learning Organization di Sekolah Amanda Salsa Billa; Tiara Batavia; Marcela Dwi Ariance; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5955

Abstract

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal kini menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk terus berkembang di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi abad ke-21. Kondisi ini menjadikan penerapan konsep learning organization atau organisasi pembelajaran sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda, terutama di Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata OECD berdasarkan hasil PISA 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual penerapan learning organization di lingkungan sekolah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis peran kepala sekolah dalam proses perubahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif dengan teknik analisis konten dan sintesis naratif terhadap 27 sumber literatur yang telah memenuhi kriteria seleksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kelima disiplin Senge memerlukan keterpaduan yang menyeluruh, di mana dimensi systems thinking menjadi aspek yang paling jarang diterapkan secara nyata di sekolah-sekolah Indonesia. Kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat transformatif terbukti menjadi faktor pendorong paling kuat yang ditemukan dalam 70,4% sumber literatur, sedangkan budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis menjadi hambatan terbesar yang muncul dalam 59,3% sumber. Kepala sekolah memegang peran yang sangat menentukan, yakni sebagai pembangun visi bersama, perancang struktur pembelajaran, teladan dalam belajar, dan pengembang potensi guru, dengan 88,9% literatur menempatkan kepemimpinan sebagai faktor paling krusial dalam keberhasilan transformasi sekolah menjadi organisasi yang terus belajar.
ANALISIS KESIAPAN INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2026 Alia ananta; Rahma Alia Putri; Maizi Alpurqan; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5972

Abstract

Transformasi digital menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, lebih hemat, lebih jujur, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keberhasilan menerapkan SPBE sangat bergantung pada kesiapan fasilitas digital seperti pusat data, jaringan komunikasi, penggabungan sistem informasi, alat teknologi, perlindungan data, serta bantuan tenaga kerja. Kabupaten Kuantan Singingi terus berusaha memajukan SPBE, tetapi masih mengalami beberapa kendala, seperti akses internet yang terbatas di beberapa daerah, integrasi antar aplikasi OPD yang belum cukup baik, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa siap infrastruktur digital Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membantu menerapkan SPBE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka.Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif melalui beberapa tahapan seperti mengurangi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan SPBE. Hal itu terlihat dari peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi dari 2,96 pada tahun 2023 menjadi 3,23 pada tahun 2024, yang melebihi target daerah sebesar 3,00 dengan pencapaian kinerja sebesar 107,67%. Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan beberapa peningkatan seperti memperkuat jaringan pemerintah, membangun pusat data yang terpadu, meningkatkan kemampuan aplikasi antar instansi, memperkuat keamanan informasi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan SPBE. Oleh karena itu, meneruskan pembangunan infrastruktur digital adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencapai pemerintahan digital yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.
ANALISIS PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Pandi Maulana; Ikhsanto Saputra; Rozan Rizkiadi; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5974

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan publik. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat, mudah diakses, dan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada instansi pemerintah yang memanfaatkan media sosial sebagai media informasi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan kemudahan akses informasi, mempercepat penyampaian informasi pelayanan, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, efektivitas pemanfaatannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik, serta belum optimalnya pengelolaan konten informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelola media sosial, penyusunan strategi komunikasi digital yang lebih efektif, serta pembaruan informasi secara berkala agar pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
Co-Authors Alia ananta Amanda Salsa Billa Dwi Anggraini Ikhsanto Saputra Khairani Candra Maizi Alpurqan Marcela Dwi Ariance Pandi Maulana Rahma Alia Putri Rozan Rizkiadi Sespri Ramadhan Tiara Batavia Widi Mai Prayoga