<![CDATA[Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur dalam pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan. Salah satu asas fundamental dalam Hak Tanggungan adalah asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid), yaitu asas yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek jaminan sampai seluruh utang yang dijamin telah dilunasi. Namun, dalam praktik pembiayaan sering ditemukan pelaksanaan eksekusi parsial terhadap objek Hak Tanggungan berperingkat yang menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan asas ondeelbaarheid serta perlindungan hukum bagi para kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid) dalam eksekusi parsial pada Hak Tanggungan berperingkat serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ondeelbaarheid merupakan prinsip yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan, namun dalam kondisi tertentu pelaksanaan eksekusi parsial dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan maupun mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan eksekusi parsial harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak para kreditur agar tidak mengurangi fungsi Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan.]]>
