Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Muhammad Yusman
Universitas Lambung Mangkurat
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI (ONDEELBAARHEID) DALAM EKSEKUSI PARSIAL PADA HAK TANGGUNGAN BERPERINGKAT Amalia Rizky Septiany; Muhammad Yusman
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2153

Abstract

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur dalam pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan. Salah satu asas fundamental dalam Hak Tanggungan adalah asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid), yaitu asas yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek jaminan sampai seluruh utang yang dijamin telah dilunasi. Namun, dalam praktik pembiayaan sering ditemukan pelaksanaan eksekusi parsial terhadap objek Hak Tanggungan berperingkat yang menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan asas ondeelbaarheid serta perlindungan hukum bagi para kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid) dalam eksekusi parsial pada Hak Tanggungan berperingkat serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ondeelbaarheid merupakan prinsip yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan, namun dalam kondisi tertentu pelaksanaan eksekusi parsial dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan maupun mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan eksekusi parsial harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak para kreditur agar tidak mengurangi fungsi Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan.
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN FINTECH DI INDONESIA Kori Rahadi Purnumo; Muhammad Yusman
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2131

Abstract

Pembuktian dugaan kartel suku bunga pada perusahaan fintech menghadapi persoalan hubungan antara kesepakatan pelaku usaha, karakter layanan pendanaan digital, dan pembatasan manfaat ekonomi oleh regulator. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pendekatan rule of reason serta merumuskan parameter pembuktian yang dapat membedakan koordinasi antipersaingan dari perilaku paralel yang mempunyai penjelasan sah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan memisahkan pembuktian perjanjian, kualifikasi pasal, serta penilaian akibat terhadap persaingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan analisis ekonomi tidak selalu berarti penerapan rule of reason. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga perlu dibedakan dari Pasal 11 mengenai kartel; penerapan Pasal 11 pada jasa pendanaan juga memerlukan argumentasi terhadap lingkup rumusan normanya. Kesamaan tarif atau kepatuhan terhadap batas maksimum tidak cukup untuk membuktikan kesepakatan. Pembuktian perlu menghubungkan bukti komunikasi, keputusan internal, data transaksi yang sebanding, dan pengujian terhadap penjelasan alternatif. Artikel menawarkan kerangka analisis yang memperhatikan pasar bersangkutan, total biaya pendanaan, sumber kewenangan pengaturan, serta hak pelaku usaha untuk membantah. Kesimpulan mengenai pelanggaran hanya dapat ditarik setelah unsur pasal dan hubungan antara bukti dengan perilaku masing-masing perusahaan dijelaskan secara memadai.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN KEBENDAAN Dedi Tri Hidayat; Muhammad Yusman
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2166

Abstract

enyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan kebendaan menghadapkan bank pada kebutuhan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus menjaga kualitas kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR tanpa jaminan kebendaan serta merumuskan bentuk penerapannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank dan debitur. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan perbankan dan hukum jaminan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan tidak menghapus kewajiban bank untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kredit. Istilah tanpa jaminan kebendaan perlu dibedakan dari tanpa agunan tambahan, sebab keduanya tidak selalu mempunyai cakupan yang sama dalam pengaturan KUR. Penerapan prinsip kehati-hatian diarahkan pada penilaian arus kas, kelayakan usaha, riwayat kredit, dokumentasi keputusan, serta pengawasan penggunaan dana. Penjaminan kredit tidak dapat menggantikan analisis kelayakan ataupun dianggap menghapus utang debitur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang proporsional memerlukan kebijakan perkreditan yang dapat dipertanggungjawabkan, perjanjian yang transparan, dan penanganan kredit bermasalah sesuai dasar hukum masing-masing.
Peralihan Hak dan Tanggung Gugat atas Hilangnya Unit Karbon Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Jual Beli melalui Perdagangan Langsung Ditinjau dari Asas Res Perit Domino Muhammad Akmal Firdaus; Muhammad Yusman
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 5 No. 1 (2027): November - Februari
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v5i1.14584

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum transaksi Unit Karbon, khususnya kedudukannya sebagai objek hukum perdata, peralihan hak dan risiko, serta tanggung gugat penjual apabila Unit Karbon musnah atau mengalami pembalikan akibat kebakaran hutan dan lahan. Karakteristik Unit Karbon sebagai benda tidak berwujud yang dicatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menimbulkan persoalan mengenai saat penyerahan dan peralihan risiko menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum peralihan hak dan pembebanan risiko dalam jual beli, serta tanggung jawab penjual atas kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran ketentuan hukum perdata dan peraturan terkait perdagangan karbon serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Karbon merupakan objek hukum tidak berwujud yang diserahkan melalui pencatatan dalam SRUK. Waktu pencatatan menentukan peralihan hak dan pihak penanggung risiko berdasarkan asas res perit domino. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pembalikan atau hilangnya manfaat Unit Karbon tidak otomatis dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (force majeure). Penjual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, khususnya ketika kerugian timbul akibat kelalaian melaksanakan kewajiban kehati-hatian (duty of care) dan pengelolaan risiko proyek karbon. Penelitian ini menekankan perlunya pengaturan lebih jelas mengenai peralihan hak, waktu peralihan risiko, kewajiban pencegahan kebakaran, serta pembagian tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli Unit Karbon. Dengan demikian, diperlukan konstruksi hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan seimbang bagi penjual maupun pembeli dalam perdagangan karbon.
Co-Authors Amalia Rizky Septiany Dedi Tri Hidayat Kori Rahadi Purnumo Muhammad Akmal Firdaus