Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cepalo Jurnal Hukum dan Pembangunan Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Puri Maharani, Andina Elok
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
INDIGENOUS COMMUNITY EMPOWERMENT POLICY FOR STRENGTHENING NATIONAL MARITIME DEFENSE Puri Maharani, Andina Elok; Leksono, Avivah Firisqi; Shinta Putri, Dyah Erie
Cepalo Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v8no2.3645

Abstract

Community participation is mandatory as stipulated in Law Number 1 of 2014 which amends Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. Challenges still occur in the implementation of this regulation, particularly regarding the suboptimal involvement of coastal Indigenous communities in managing their territories. This research examines how coastal Indigenous communities contribute to national maritime defense and how Government policies can empower them to enhance national defense. Utilizing a normative juridical approach, the research reviews and analyzes existing literature. The findings indicate that empowering coastal Indigenous communities plays a crucial role in preserving marine ecosystems, monitoring coastal areas, and identifying maritime threats, thereby strengthening national defense. Effective empowerment requires synergy between the central and regional Governments in policy formulation, ensuring community involvement. The novelty of this research lies in its proposal to formally integrate coastal Indigenous communities as a central element in national maritime defense, thus enhancing Indonesia’s maritime resilience.
Analisis Demokrasi pada Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Putra, Akbar Ardya; Candrakirana, Rosita; Puri Maharani, Andina Elok
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the nomination of Governors and Deputy Governors in the special region of Yogyakarta does not violate the principles of democracy already present in Indonesia, because the Constitution directly regulates this issue, but does not use general elections in the process. The study also showed that the 1945 Constitution also strengthened the establishment of the post of Governor and Deputy Governor in Yogyakarta's special region, as Indonesia's independence was a strong historical background.
ANALISIS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU SURAKARTA Anggreani, Affilia Luksausa; Puri Maharani, Andina Elok
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i2.94533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta dalam pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan umum 2024 di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Adapun jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis dan dibuat suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan umum 2024 di Kota Surakarta dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan pengawasan yang berfokus pada evaluasi dan perbaikan hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana; pencegahan yang bertindak sebagai langkah preventif; dan penindakan yang bertujuan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Kedua, Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam membedakan antara program kerja dan kebijakan politik; Bawaslu Kota Surakarta memiliki keterbatasan dalam memperkuat alat bukti; dan adanya tantangan ketika anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut serta dalam kontestasi.
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM REGULASI BADAN USAHA MILIK DESA satria, najib; puri maharani, andina elok
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.66731

Abstract

Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pembangunan desa adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) sebagai salah satu daya upaya yang dapat dilangsungkan demi mewujudkan ekonomi kerakyatan. Keberjalanan BUMDEs tentu memiliki regulasi yang dibuat untuk mengakomodir segala kepentingan dan perlindungan hukumnya. Regulasi harus memiliki prinsip Good Corporate Governance agar BUMDEs dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan hukum selayaknya korporasi pada umumnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, jurnal hukum, dan studi literatur lainnya. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam regulasi BUMDEs sudah diterapkan secara tersirat dalam setiap pengaturan yang dituangkan dalam pasal-pasal, hanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama secara tersurat menuliskan prinsip Good Corporate Governance dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KEPALA DESA DI DESA TUMPANG KRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS Firdaus, Bagus Muhammad; Puri Maharani, Andina Elok
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i1.75236

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan pertama, bagaimana implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kedua, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Ketiga, bagaimana konsep ideal fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu kurangnya pemahaman pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan juga menawarkan gagasan konsep ideal dari fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa dengan berdasarkan pada aspek peraturan, aspek sumber daya manusia, aspek pemerintah daerah, aspek peran masyarakat, dan aspek hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KALURAHAN SECARA PARTISIPATIF DI KALURAHAN TEGALTIRTO KEPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN Maharsi, Ghirindra Chandra; Puri Maharani, Andina Elok
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 1: April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i1.50843

Abstract

The study examines how the implementation of Law number 6 of 2014 related to the function of the Tegaltirto Village Consultative Body in forming participatory village law products in the Tegaltirto Village, as well as knowing the obstacles faced by the Tegaltirto Village Consultative Body in carrying out its function in forming participatory village law products in the Tegaltirto Village. . This legal research is in the form of a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of research data used by the author are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews, and retrieval of textual study information to assess secondary data. Then analyzed using data analysis techniques with a qualitative analysis model. The research was conducted at Tegaltirto Village, Kepanewon Berbah, Sleman Regency. The results show that in the process of forming the Kalurahan law product. The Tegaltirto Village Consultative Body is involved in the product of this Kalurahan Regulation in accordance with the statutory regulations. In carrying out its function, discuss and agree on the Draft Perkal. However, the Tegaltirto Village Consultative Body was not active in initiating the Village Head Regulation Draft. In accommodating and channeling the aspirations of the community, the Tegaltirto Urban Village Consultative Body is active in capturing aspirations and disseminating it to the community. So that the stipulated legal product has involved community participation. In carrying out its functions the Tegaltirto Village Consultative Body has experienced obstacles that they are aware of or not, namely: 1) The position of the Head of Tegaltirto Urban Village, which was vacant for one year; 2) Human resources of the Village Head Consultative Body; 3) The fee earned is too small; 4) No budget plots for absorption of community aspirations; 5) External factors lack of public knowledge about the existence of the Tegaltirto Village Consultative Body which is due to a lack of socialization regarding this matter.
Co-Authors Anggreani, Affilia Luksausa Firdaus, Bagus Muhammad Leksono, Avivah Firisqi Maharsi, Ghirindra Chandra Putra, Akbar Ardya Rosita Candrakirana Satria, Najib Shinta Putri, Dyah Erie