Trisnawati, Bakti
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal Trisnawati, Bakti
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v21i1.5174

Abstract

Sarana yang sangat menunjang dan paling dominan pada saat ini adalah kapal, yang akan mengarungi lautan bebas dan dapat menghubungkan negara satu dengan negara lainnya guna transaksi perdagangan. Demi ketertiban, kelancaran, dan keamanan selama kapal berlayar diperlukan adanya Surat Tanda Kebangsaan Kapal, agar kapal diketahui kebangsaannya dan Surat Persetujuan Berlayar, yang keduanya dapat diperoleh dengan mendaftarkan  kepada Syahbandar selaku petugas pendaftar kapal. Meskipun syahbandar sudah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, namun  dalam prakteknya ada dua kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nakhoda, dimana kedua Nahkoda ini berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan kondisi kapal dalam keadaan tidak laik laut.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG AKIBAT KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT Trisnawati, Bakti
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 02 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i2.5170

Abstract

By article 41 paragraph 3 of Law No. 17 of 2008 concerning shipping, maritime transportation companies are obliged to insure their liability and carry out basic general passenger protection insurance by the provisions of statutory regulations." The carrier is obliged to protect the goods it transports. Public and company trust in carrier services is the key to the existence of a transportation service facility. In practice, it turns out that not all transportation services carry out their responsibilities by providing compensation, for example PT. SBT Semarang Shipping, which carried 67,500 sacks of goods or 2,700 tons of Tonosa Cement, belongs to HS as the owner of the goods which suffered losses due to a maritime accident. Still, the owner of the goods did not receive compensation as regulated in Article 40 paragraphs 1 and 2 of Law No. 17 of 2008 concerning Cruise. The company does not guarantee its cargo, because the shipping company already knows that the owner of the goods has insured the goods themselves.