Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Advin Mariyono
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Indonesia
Humanities Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) PADA PELAKU UMKM PESERTA SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN DI KOTA SURABAYA Raihana Tsabita Ulfah; Advin Mariyono; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1992

Abstract

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas usaha yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah telah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, seperti program PESONA BUAYA yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Surabaya, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepemilikan NIB pada pelaku UMKM peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM peserta sosialisasi dan pendampingan, kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan NIB, sedangkan faktor eksternal belum berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap model kepemilikan NIB. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan NIB lebih banyak dipengaruhi oleh kesiapan internal pelaku UMKM, sehingga pelayanan publik melalui sosialisasi dan pendampingan perlu disertai dengan kapasitas dan kesiapan internal pelaku UMKM. Dengan demikian, sinergi antara kesiapan internal pelaku UMKM dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan untuk mendukung peningkatan kepemilikan NIB.
STRATEGI BRANDING DPMPTSP MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA Raffi Revano Lestyawan; Advin Mariyono; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1993

Abstract

Perkembangan media sosial mendorong instansi pemerintah memanfaatkannya sebagai sarana komunikasi publik sekaligus membangun citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi branding Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya melalui media sosial dalam membangun citra institusi dan mendukung pelayanan publik menggunakan kerangka Branding, Advertising, dan Selling (BAS). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Matthew B. Miles et al. (2014) serta diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa branding diwujudkan melalui konsistensi identitas visual, pesan edukatif, dan publikasi inovasi pelayanan yang membentuk citra DPMPTSP sebagai institusi profesional dan responsif. Advertising dilakukan melalui perencanaan konten, penyajian informasi dalam bentuk infografis dan video, serta pemanfaatan berbagai platform digital. Selling mendorong masyarakat memahami prosedur pelayanan dan memanfaatkan layanan digital seperti SSW Alfa, OSS, dan Takon Sobat sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat sebelum mengakses layanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan BAS relevan diterapkan pada sektor publik karena mengintegrasikan branding, komunikasi publik, dan perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.
AKUNTABILITAS PELAYANAN PERIZINAN DIGITAL PADA SISTEM OSS RBA DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DI DPMPTSP KOTA SURABAYA Nana Trihamna; Advin Mariyono; Andra Pratama Juliyanto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1994

Abstract

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pelayanan perizinan digital pada sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam meningkatkan kepercayaan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan dari unsur penyelenggara dan pengguna layanan, didukung observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui tiga dimensi akuntabilitas Koppell (2005) yaitu transparency, responsibility, dan responsiviness. Hasil penelitian menunjukkan DPMPTSP Kota Surabaya telah mewujudkan ketiga dimensi tersebut melalui keterbukaan informasi, pendampingan aparatur yang proaktif, mekanisme pengendalian sesuai kewenangan, serta respons cepat terhadap pengaduan masyarakat. Namun, DPMPTSP tidak memiliki kewenangan penuh atas sistem yang dikelola terpusat oleh BKPM, sehingga muncul pola split accountability yang membatasi efektivitas pelayanan saat terjadi gangguan teknis. Temuan utama menunjukkan bahwa kepercayaan publik lebih banyak dibangun melalui interaksi personal antara aparatur dan pelaku usaha dibandingkan keandalan sistem itu sendiri, sehingga keberhasilan pelayanan perizinan digital tidak dapat dilepaskan dari sinergi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah.
Co-Authors Nana Trihamna Raffi Revano Lestyawan Raihana Tsabita Ulfah