<![CDATA[Meskipun prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas implementasi jaminan konstitusional atas hak pilih warga negara dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat perwujudannya secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat bagi pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, implementasinya masih dihadapkan pada praktik politik uang, pengaruh oligarki, dan dinasti politik. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara serta memperluas pemahaman tentang kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik pemilu di Indonesia. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kelembagaan dalam menjaga hak konstitusional warga negara pada pemilu. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum tata negara dan implikasi praktis bagi penyelenggara pemilu serta pembentuk undang-undang dalam memperkuat integritas pemilu. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.]]>
