Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMIKIRAN BARU DALAM PENGATURAN ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM RUU KUHAP BESERTA POLITIK HUKUMNYA Lelly Muridi Zham-Zham; Ferika Nurfransiska; Cahya Andika
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat pesat dalam hukum pidana dan perubahan hukum, baik dalam hukum pidana formil yang tercantum dalam KUHAP dan RUU KUHAP yang sedang disusun dan dibahas, maupun hukum pidana materiil yang telah diimplementasikan dalam KUHP. Salah satu perubahan yang mendasar dalam RUU KUHAP adalah aturan mengenai alat bukti yang sah. Politik hukum dalam pengaturan RUU KUHAP tentang alat bukti dan pembuktian merupakan salah satu upaya koreksi terhadap nilai-nilai yang ada seperti sosial, politik, kultural, dan lain-lain. Hal inilah yang melandasi terciptanya norma hukum dan koreksi terhadap materi muatan normatif dan substantif hukum yang ingin dicita-citakan.

TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKUTU FIRMA (Fa) DALAM KEPAILITAN Nurfransiska, Ferika; Budiharto, Didik; Zham-Zham, Lelly Muridi; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuahperkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yangmemiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankankegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimanaberdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satusyarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niagamengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yangberkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Nurfransiska, Ferika; Zham-Zham, Lelly Muridi; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapatmenyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketaserifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknikpengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yangtelah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan deskriptifkualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnyasertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Faktor-faktor yang dapatmenyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itusendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saatpengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanahdan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dariBadan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karenaketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktorpemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid danUntuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentukpenyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara samadengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yangmempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatusengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta danperistiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat buktiyang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihakPenggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkanadakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusanpengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidakmembenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apaapa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya.Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yangharus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum denganadanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastianhukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN Zham-Zham, Lelly Muridi; Nurfransiska, Ferika; Maryuliyanto, Maryuliyanto; Apriyani Livinea , Demu
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh Petrus KopongEban Atakelan ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.Kapolda NTT menyanksi Petrus Kopong Eban Atakealan dengan hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormta (PTDH) terhadapnya. Petrus Kopong EbanAtakelan dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda NTT saat itu,karena dianggap melakukan kewenang-wenangan. Hal ini terjadi, karena PetrusKopong Eban Atakelan tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. PetrusKopong Eban Atakelan mengganggap cacat administrasi karena Kapolda NTTmenjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian iniadalah: Pertama, bagaimana proses penerapan hukum dan pelaksanaankeputusan kapolda NTT terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormatanggota polri dalam perkara nomor 30/G/2021/PTUN.KPG? Kedua, Apa yangmenjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa Tata UsahaNegarapemberhentian tidak dengan hormatkepada anggota polri yangmengalami gangguan kejiwaan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisproses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukumdi Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian inimenggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melaluiberbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasilbahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh Petrus Kobong EbanAtakelan dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proseshukum administrasi negara. Dalil gugatan Petrus Kopong Eban Atakelan ditolak,dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proseshukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secaraformil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN LAPAS KELAS II A BANYUWANGI Maryuliyanto, Maryuliyanto; Nurfransiska, Ferika; Andika, Cahya; Hartopo, Arie Mukti
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah berhakmendapatkan remisi. Adapun rumusan masalah yang dibahas di dalam skripsi iniyaitu bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan di LapasKelas II A Banyuwangi dan apa saja kendala dan Solusi atas pelaksanaan pemberianremisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi. Penelitian inimenggunakan metode hukum empiris dengan cara mengumpulkan fakta-faktasosial di lapangan melaui wawancara, dan dokumendokumen yang berkaitan denganmasalah dalam penelitian ini, setelah itudilakukan penarikan kesimpulan secarainduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberianremisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi merupakan pelaksanaan salah satu hak narapidana, setelah narapidana memenuhi syaratsubstantif, dan syarat admisnistratif maka narapidana bisa mendapatkan remisi.Adapun kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap wargabinaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi yaitu eksekusi dari pihak kejaksaan yanglambat sehingga narapidanatidak dapat diusulkan remisi, dengan demikian perluadanya kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif antara pihak kejaksaan danlapas. Kemudian yang menjadi kendala lain adalah pindahan dari Unit PelaksanaTeknis (UPT) yang sebelumnya belum diusulkan remisi sehingga harus melengkapiberkasnya terlebih dahulu, dan diusulkan untuk pemberian remisi susulan.Selanjutnya kendala lain yaitu dari perilaku narapidana itu sendiri dimananarapidana melakukan tindakan pelanggaran sehingga hak untuk memperolehremisi dicabut, maka diperlukan usaha olch petugas permasyarakatan dengandidasari jiwa pengabdian yang tinggi dan tekun serta mempunyai kemampuan yangmemadai, baik itu dari segi perilaku atau moral sebagai petugas yang memilikikualitas kualifikasi tertentu untuk melaksanakan tugas pembinaan agar narapidanabisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL GILIMANUK Hamid, Abdul; Nurfransiska, Ferika; Jatmiko, Krisno; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberiperlindungan hukum terhadap seseorang yang dirugikan hak dan kepentingannyaserta untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Banyaknya kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa sering terjadi di perairanIndonesia dan menjadi pemberitaan yang seringkali kita dengar, akibat dari kejadiantersebut maka dapat dipastikan syahbandarlah yang menjadi tersangkanya. Dalammelaksanakan tugas, fungsi dan kewenanangannya seorang syahbandar tidakbekerja seorang diri tetapi dibantu oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yaituMarine Inspector SDP yang bertugas memeriksa kelaiklautan kapal sebelum kapalberangkat yang hasil pemeriksaan tersebut adalah laik dan laik laut kapal tersebut,bila kapal dilaporkan laik laut maka seorang syahbandar akan menerbitkan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimakasud akan tetapi bila laporan marine inspectorSDP selaku Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melaporkan bahwa kapal tidaklaik laut maka seorang syahbandar akan menangguhkan penerbitan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimaksud sampai kapal tersebut melengkapi semuapersyaratan administratif maupun pemeriksaan fisik kapal yang telah dilaporkantersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentangtanggung jawab hukum seorang syahbandar dalam pengawasan keselamatan kapalangkutan penyeberangan pada satuan pelayanan pelabuhan penyeberanganGilimanuk. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah menganalisis bagaimanaperanan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutanpenyeberangan, menganalisis faktor - faktor apa yang menghambat syahbandardalam melaksanakan pengawasan keselamatan sarana angkutan penyeberanganserta tanggung jawab hukum syahbandar bilamana terjadi kecelakaan kapalangkutan penyeberangan.

PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Pada Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt) Prasetyo, Dian; Nurfransiska, Ferika; Kemalasari, Ervira; Firdaus, Achmad Touwil
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt menyatakan bahwa penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara ini adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby) Megawati, Ryantha; Nurfransiska, Ferika; Zham-zham, Lelly Muridi; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ryantha Megawati. 2274201000922. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan internet, literatur melalui media elektronik secara online, melalui website dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 372 ayat 1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penggelapan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 372 ayat 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan sesuai dengan semua unsur dalam Pasal 372 ayat 1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bias memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan.

PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Pada Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby) Mulya, Bathara; Nurfransiska, Ferika; Lutfianidha, Redyana; Hidayati, Nuri
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah oleh majelis hakim terdakwa dipidana penjara 8 (delapan) bulan pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.

PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Pada Putusan Nomor 556/PID.B/2022/PN.SBY) Jampung, Higinus Teodosius; Nurfransiska, Ferika; Maryuliyanto; Zham-zham, Lelly Muridi
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan 556/Pid.B/2022/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengumpulkan data yang relevan serta melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Di samping itu, penulis juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan hukum pidana pada perkara ini sudah tepat. Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti yang kemudian saling berkaitan dan mengungkapkan fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby. yakni dengan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang merupakan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan tersebut dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penjatuhan hukuman pidana penjara ini semata-mata untuk memberikan arahan dan efek jera atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search