Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Journal of Emerging Business Management and Entrepreneurship Studies J-Sil (Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan)
Firdaus, Muhammad Ihsan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Transportation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Alienation of Labour Regulations in The Job Creation Law With International Human Rights Firdaus, Muhammad Ihsan; Maswandi, Muhammad Laily; AD., Nasron
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 1 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.23669

Abstract

Job creation regulated in Law 6 of 2023 still leaves legal problems at the norm level, especially regarding workers' rights. This study analyses the workers' rights regulations regulated in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1976 (ICESCR) and the ILO Convention associated with labour clusters. This research uses normative legal research. The results of this study are first, the rights of workers/labourers regulated in the Eco Covenant and the ILO Convention are the right to work, get a decent wage, not forced to work; leave; the right to be free from forced labour; get weekly breaks; and the role of the state represented by the government to guarantee the rights of workers/labourers. Second, there is a discrepancy between the Eco Covenant and the ILO Convention regarding the regulation of labour in the labour cluster, so it is contrary to human rights principles. The state should pay more attention to the provisions of the Eco Covenant and the related ILO Conventions, and the internal regulation of the employment cluster must be inclined to workers/labourers with a lower bargaining position than employers. Cipta kerja yang diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2023 masih menyisakan permasalahan hukum dalam tataran norma, khususnya dalam wilayah hak pekerja/buruh. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan tentang hak-hak pekerja/buruh yang diatur dalam Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO yang dikaitkan dengan klaster ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak-hak pekerja/buruh yang diatur dalam Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO adalah hak bekerja; mendapatkan upah yang layak; tidak dipaksa bekerja; cuti; hak terbebas dari kerja paksa; mendapatkan istirahat mingguan; dan peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak bagi para pekerja/buruh. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO dengan pengaturan ketenagakerjaan yang diatur dalam klaster ketenagakerjaan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Seharusnya negara lebih melihat lagi kepada ketentuan Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO yang terkait dan pengaturan dalam pada klaster ketenagakerjaan harus condong kepada pekerja/buruh yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah daripada pengusaha.
Perumusan Strategi Samudra Biru Strategic Business Unit Express PT XYZ Periode 2021–2023 Fitriani, Dieni; Firdaus, Muhammad Ihsan; Phangestu, Joni
Journal of Emerging Business Management and Entrepreneurship Studies Vol. 1 No. 2 (2021): Journal of Emerging Business Management and Entrepreneurship Studies
Publisher : Research Center and Case Clearing House (RC-CCH) - Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.669 KB) | DOI: 10.34149/jebmes.v1i2.55

Abstract

The courier, express, and parcel (CEP) market in Indonesia is growing rapidly in line with the growth of e-commerce. These developments created intense competition among the CEP companies. SBU expresses PT. As a new CEP company, XYZ seeks to avoid the red ocean competition by innovating the Blue Ocean Strategy. The research method used is qualitative research to study social phenomena by processing data in words sourced from interviews and studies of company documents and articles from outside the company. Based on the blue ocean strategy analysis, PT. XYZ formulates the company's strategy by creating B2C (Business to Customer) and C2C (Customer to Customer), and B2B (Business to Business) business models. The formulation of the blue ocean strategy for CEP services for B2C and C2C, is delivery via 3D printing, eco-friendly packaging, drop off drive-thru, mobile outlets and halal logistics services. Meanwhile, for B2B, is  special handling for special goods, halal logistics services, environmentally friendly packaging, on-time delivery, and  logistics consulting services.
Alienation of Labour Regulations in The Job Creation Law With International Human Rights Firdaus, Muhammad Ihsan; Maswandi, Muhammad Laily; AD., Nasron
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.23669

Abstract

Job creation regulated in Law 6 of 2023 still leaves legal problems at the norm level, especially regarding workers' rights. This study analyses the workers' rights regulations regulated in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1976 (ICESCR) and the ILO Convention associated with labour clusters. This research uses normative legal research. The results of this study are first, the rights of workers/labourers regulated in the Eco Covenant and the ILO Convention are the right to work, get a decent wage, not forced to work; leave; the right to be free from forced labour; get weekly breaks; and the role of the state represented by the government to guarantee the rights of workers/labourers. Second, there is a discrepancy between the Eco Covenant and the ILO Convention regarding the regulation of labour in the labour cluster, so it is contrary to human rights principles. The state should pay more attention to the provisions of the Eco Covenant and the related ILO Conventions, and the internal regulation of the employment cluster must be inclined to workers/labourers with a lower bargaining position than employers. Cipta kerja yang diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2023 masih menyisakan permasalahan hukum dalam tataran norma, khususnya dalam wilayah hak pekerja/buruh. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan tentang hak-hak pekerja/buruh yang diatur dalam Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO yang dikaitkan dengan klaster ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak-hak pekerja/buruh yang diatur dalam Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO adalah hak bekerja; mendapatkan upah yang layak; tidak dipaksa bekerja; cuti; hak terbebas dari kerja paksa; mendapatkan istirahat mingguan; dan peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak bagi para pekerja/buruh. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO dengan pengaturan ketenagakerjaan yang diatur dalam klaster ketenagakerjaan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Seharusnya negara lebih melihat lagi kepada ketentuan Kovenan Ekosob dan Konvensi ILO yang terkait dan pengaturan dalam pada klaster ketenagakerjaan harus condong kepada pekerja/buruh yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah daripada pengusaha.
Evaluasi Kinerja Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Bojongsoang Bandung Firdaus, Muhammad Ihsan; Saptomo, Satyanto Krido; Febrita, Joana
Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol. 3 No. 1: April 2018
Publisher : Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jsil.3.1.35-48

Abstract

Abstrak: Pengolahan air limbah diperlukan agar kualitas air limbah sesuai dengan baku mutu dan tidak membahayakan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas air limbah berdasarkan parameter BOD, COD, TSS, dan pH di influen serta efluen masing-masing unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL), membandingkan efisiensi penurunan konsentrasi pencemar dengan literatur, dan membandingkan kualitas air limbah di outlet dengan baku mutu. Penelitian menggunakan sampel yang diambil di IPAL Bojongsoang Bandung dan pengujian dilakukan di Laboratorium PDAM Kota Bandung. Efisiensi pengurangan pencemar terbesar pada unit set A yaitu untuk parameter TSS 66,67%, BOD 87,55%, dan COD 81,28%. Pada unit set B efisiensi pengurangan pencemar terbesar adalah parameter TSS sebesar 55,88%, BOD 73,91%, dan COD 73,05%. Unit pengolahan di set A telah memenuhi syarat untuk parameter BOD dan COD untuk oxidation ditch (80-90%). Konsentrasi di outlet pada unit set A untuk TSS 50 mg/l, BOD 27 mg/l, COD 67 mg/l, dan pH 6,5, sedangkan di unit set B untuk TSS 75 mg/l, BOD 21 mg/l, COD 45 mg/l, dan pH 6,5. Dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku nilai parameter COD dan pH telah memenuhi standar.Kata kunci: BOD, COD, evaluasi kinerja, IPAL, pH, TSS
Co-Authors AD., Nasron Febrita, Joana Fitriani, Dieni Maswandi, Muhammad Laily Phangestu, Joni Satyanto Krido Saptomo