<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan uji laboratorium tembakau sintetis sebagai dasar pembuktian tindak pidana narkotika serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan narkotika jenis baru berupa tembakau sintetis yang memiliki karakteristik kimia fluktuatif dan belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait standar uji laboratorium. Urgensi penulisan penelitian ini terletak pada munculnya kekosongan norma yang menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada interpretasi ahli dan aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, terutama melalui analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tmg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai metode, parameter, dan standar validitas uji laboratorium tembakau sintetis berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam proses pembuktian serta memperluas diskresi penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika terhadap tembakau sintetis saat ini belum didukung oleh kerangka normatif yang jelas dan terukur. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan uji laboratorium tembakau sintetis merupakan problem normatif-struktural dalam sistem hukum pidana yang memengaruhi legitimasi pemidanaan dan memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif.]]>
