Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.206

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Jurnal Yudisial Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hang Tuah Law Journal Journal of General Education and Humanities Semarang Law Review Journal Juridisch

Junaidi, Muhammad

(Scopus ID : 57219343042) Universitas Semarang, Semarang

Author-ID : 2102078

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENELITIAN KONSEPTUAL: PENINGKATAN KUALITAS STRATEGIS MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH zulkifli zulkifli; Tatiek Nurhayatie; Muhammad Junaidi
Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Vol 3 No 1 (2019): Vol. 3 No. 1, November 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen

The quality of planning and synchronization in implementation can be seen from the large number of community participation in the development process. So that public participation in the 4.0 industrial revolution can be realized through the use of technology. The concept offered by this research is the role of Strategic Quality in improving the performance of local government, which places ICT as a moderating variable.

CONTROL OF THE USE OF PLASTIC WASTE IN SEMARANG CITY Irfatul Chasanah; Zaenal Arifin; Diah Sulistyani; Muhammad Junaidi
UNTAG Law Review Vol 4, No 2 (2020): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

The research objective was to study and analyze the control of plastic waste use in Semarang City and how to control the use of plastic waste in Semarang City. Plastic waste is still a big problem in Indonesia, one of which occurs in the city of Semarang. The problem faced is that every day plastic waste continues to increase, one example in TPA Jatibarang every day Semarang residents can produce household plastic waste of 1,300 tons. This research method uses empirical juridical. This research concludes that the Semarang City Government to address the increasing problem of plastic waste has issued Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning the control of plastic use. In addition, the Semarang City government issued a mayor's circular regarding the elimination of the use of plastic bags in modern shops such as Alfamart, Alfamidi & Indomaret and to support this, companies also disseminate the regulation to the public. The Mayor's Regulation is ineffective due to the lack of socialization to the public and the lack of awareness of the use of plastic as a grocery bag and lack of supervision by the related institutions due to lack of personnel and no clear sanctions for violating the Mayor's Regulation so that there is no deterrent effect for violators.

DILEMA POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA SUATU TELAAH ATAS KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Muhammad Junaidi
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2623

Indonesia memliki sumberdaya alam yang sangat mumpuni dibandingkan Negara lain. Pantas saja investasi yang salah satunya pertambangan yang ada di Indonesia menjadi bidikan yang paling menarik investor asing untuk menamkan sahamnya di Indonesia. Persoalan yang mendasar dalam konteks pengelolaan pertambangan tentunya mengacu pada beberapa pasal yang diantaranya UUD 45 pasal 33 ayat yang menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktinya dominasi penguasaan hanya pada segelintir pihak utamanya adalah pihak asing yang sangat dominan dalam mendapatkan untuk dari sumber daya alam yang dimiliki. Model pengelolaan yang demikian tentunya bertentangan dengan konstitusi kita. Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33. Disinilah kita perlu kembali pada konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan ruh dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konsep pembangunan berkelanjutan bukan hanya menyeimbangkan antara ekonomi, social dan lingkungan dalam upaya menjalankan pembangunan yang ada, akan tetapi juga menitiktekankan pada upaya mengakomodir prinsip keadilan antar generasi.

REPOSISI PERAN WAQAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAQAF Muhammad Junaidi; Abdullah Kelib; Diah Sulistiyani R S
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Salah satu instrument pendukung dalam hukum islam yang termasuk bagaian dari muamalah adalah waqaf. Waqaf merupakan bentuk ajaran yang menitiktekankan bukan hanya implementasi hubungan antara tuhan dan manusia akan tetapi juga menkankan terjalinnya hubungan manusia dengan manusia. Persoalan waqaf dalam tinjauan hubungan antara manusia inilah yang kemudian perlu dicermati dari sisi upaya dan peran waqaf dalam pemberdayaan ummat yang utamanya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Waqaf. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Dalam penedekatannya tersebut penelitian diarahkan untuk menganalisis teks dan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkembang dalam untuk kemudian menguji keberlakuannya dengan norma yang ada di atasnya. Sedangkan data yang digunakan dalam hal ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi instrument penegas kebijakan-kebijakan strategis pada masa yang akan datang terkait bagaimana implementasi waqaf dalam upay apemberdayaan ekonomi ummat. Disamping itu, hasil kajian yang dilakukan dalam menambah referensi utamanya dalam kajian hukum islam terkait pemberdayaan waqaf yang diajarkan utamanya diperguruan tinggi. Kebutuhan optimalisasi pemberdayaan waqaf melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Waqaf tidaklah sebuah wujud wawasan yang strategis untuk diterapakan apabila budaya hukum baik masyarakat maupun struktural kelembagaan waqaf tidak berjalan dengan baik.

SEMANGAT PEMBAHARUAN DAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE Muhammad Junaidi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v3i1.1346

The spirit of renewal and law enforcement is often considered only based on a process of renewal and change the old Act to the new Act. If the renewal and law enforcement just conceived so, then the law will continue to be considered not present in the midst of society as part of the settlement of the problem. As a solution needs to be established is to integrate the spirit of renewal and law enforcement collaborated with social reality. Thus the ideal model is expected become law unifying identity as an expression of popular sovereignty and the pattern of State laws harmonization purposes.

PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna; Bambang Sadono
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2020): BUDIMAS : Vol. 2, No. 2, 2020
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v2i2.1355

Through the Understanding of the Crime of Electronic Transactions in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, any inappropriate actions in carrying out electronic transaction activities are very important in ensuring legal certainty. Until now, there is no legal uncertainty regarding electronic transaction behavior which is a big problem in the process of national and state activities. Through service activities with dedication techniques providing a thorough understanding and indicators of service results in the form of a questionnaire, it is hoped that the implementation process of the service can provide the best benefits for the implementation of community service activities and the process of higher education tridharma. This can be an indicator of the implementation of service which is not just a formality but also contributes to the enforcement of justice for the community. Based on the results of the service, it was found that the participants' awareness of the situation appeared to be a problem in order to utilize the information technology used appropriately. However, such awareness certainly needs provisioning in the field of appropriate invitation regulations so that the existing understanding will appear comprehensive referring to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Through the Understanding of the Crime of Electronic Transactions in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, any inappropriate actions in carrying out electronic transaction activities are very important in ensuring legal certainty. Until now, there is no legal uncertainty regarding electronic transaction behavior which is a big problem in the process of national and state activities. Through service activities with dedication techniques providing a thorough understanding and indicators of service results in the form of a questionnaire, it is hoped that the implementation process of the service can provide the best benefits for the implementation of community service activities and the process of higher education tridharma. This can be an indicator of the implementation of service which is not just a formality but also contributes to the enforcement of justice for the community. Based on the results of the service, it was found that the participants' awareness of the situation appeared to be a problem in order to utilize the information technology used appropriately. However, such awareness certainly needs provisioning in the field of appropriate invitation regulations so that the existing understanding will appear comprehensive referring to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: Understanding, criminal acts, and electronic transactions

KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Environmental problems can NOT be released from the arrangement of spaceproblems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City of Semarang LocalRegulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang from 2011 to 2031, as the legal umbrella of the City Government of Semarang hearts set Spatial city. Operates SPECIAL Research singer explained how consistency Regional Regulation No.14 of 2011 Against the Law on Spatial Planning No. 26 of 2007 and Law on the Protection and Management of the Environment No. 32 of 2009, as the Guidelines, Tutorial, and Strategy For the City of Semarang hearts held Governance And Development Activities spatial. The method which was used hearts Research singer, using methods of normativejuridical approach, Research singer seeks to review conduct an inventory of positive law and principles of the law incronceto to review then performed sinkronsiasi hearts HAL singer Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang 2011 -2031 WITH Devices legal rules structuring space, as well as the Protection and Management of the Environment The previous beraku Currently in Indonesia.

IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL “BINAMA” SEMARANG Diah Sasikirana Retno Murniati; Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRACTAlthough BMT (Baitul Maal wat Tamwil) has not had legal peotection, but in its principle these BMT institutions have performed their function asintermediary institutions that manage funds from, for and by the society. Theproblem of Bmt is not only limited to the legal legality that protect them, but alsorelated to the law of guarantee. Based on the above background, the writer formulates the purpose ofwriting, namely To know the Implementation of Mudharabah Agreement in KSPSBaitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang and to understand the obstacles andsolutions. The method of approach used in this study is the juridical sociologicalapproach. The specification of this study is descriptive analysis, which is expectedto be able to provide detail, systematic, and comprehensive description of allmatters related to the object to be studied. The data used in this study are primarydata and secondary data, i.e data obtained through interviews and librarymaterials collected through bibliographic data, which then analyzed qualitatively. The conclusion of this study is that the Implementation of Mudharabahagreement in KSPS BMT Binama Semarang is in the form of mudharabah savingand mudharabah financing. In the implementation, saving or mudharabah savingcan be implemented smoothly, while mudharabah financing scheme is stilldifficult to be implemented in KSPS BMT Binama because the financing ofmudharabah is difficult to be implemented due to the constraints such as thedifficulty of transparency of mudhorib regarding to the profit obtained, thusinhibiting the purpose of mudharabah financing according to Islamic sharia. Inaddition, KSPS BMT BINAMA in providing financing must be with assurance. Todeal with these obstacles, the solutions implemented by KSPS BMT BINAMA inaccordance with the principle of justice are as follows: 1) Market penetration,that is by recruiting new members and make the old members loyal throughvarious services programs in BMT; 2) Cooperate with sponsorship pattern withother agencies for synergy; 3) Public awareness on sharia saving and loan. 4)Assess prospective members or customers from various aspects. The aspects offinancing are better known as the 5 C's principles.

KEADILAN PEMULIHAN BAGI SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Muhammad Junaidi
Jurnal Yudisial Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i3.60

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji secara deskriptif analitis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 yang mengadili terdakwa SM. Melalui putusan tersebutSM dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan serta mendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah setelah menjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulanatas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada putusan pengadilan di tingkat pertama dan banding ia dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman. Nilai keadilan yang sesungguhnya harusnya memperhatikan kerugian moril maupun materiil yang dialami SM atas putusan-putusan hakim sebelumnya. SM selayaknya bukan hanya dibebaskan tetapi juga mendapat ganti rugi saatmenjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup yang layak. Jika hal tersebut diterapkan maka hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan melainkan menjalankan semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Untuk menguatkan kehadiran hukum progresif dalam putusan pengadilan maka harus mengacu pada norma dan asas dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Kata kunci: putusan pengadilan, keadilan, hukum progresif. ABSTRACTThis is a descriptive analysis examining the Supreme Court Decision Number 1262 K/Pid/2012 which adjudicate the defendant initials SM. Through this decision, SM has been proved innocent and released, then got a compensation of five million rupiahs, after serving thirteen months imprisonment for crimes she did not commit. In the court decision at first instance and the appellate she was found guilty and serving a sentence. The ultimate justice should take close consideration on the actual moral and material losses suffered by SM for the judges previous decisions against her. SM should not only be acquitted, but also be compensated during the legal process in accordance to the level of a decent living. If it is implemented, then the law would not just a black and white regulation, rather run the spirit and the meaning the statute or laws in greater depth. To reinforce the presence of progressive law in the courtdecision, it must refer to the norms and principles in the fifth principle of Pancasila, which is of social justice for all Indonesian people. Keywords: court decision, justice, progressive law.

DEFORMALISASI TRADISI FIKIH DALAM HUKUM NASIONAL Muhammad Junaidi
Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol 3 No 2 (2014): Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPMAFA

A domination of Indonesian citizen around 80% is still lack in the contribution and the role to the Islamic law as the reference of tradition built in the national law. National law tend to apply Duch law tradition based on positivism. Besides, the existence of fiqh is still in the form of analysis without an intention to realize an actualization of the law that can change National law tradition. By using normative Yuridis approach, researcher an discuss comprehensively about the weaknesses and the solution of the law applied in Indonesia. The research result shows the fact, the National law tradition refers to duch law is fail in finding the values sided to the fairness. The contribution from Duch law tradition used continuously through colonialism. Then, the role of fiqh tradition that gives priority on the goodness that have to be able to play it’s role in taking over Duch law tradition in our National law. Then the problem is not our courage to force Fiqh theories in each role of the law.

Co-Authors A. Heru Nuswanto Abdullah Kelib Aga Gumilang Kristiyawan Agung Kristyanto Nababan Ahmed Kheir Osman Aisyah Nurhaliza Albertus Heru Nuswanto Amri Panahatan Sihotang Angreinni Angreinni Anton Catur Sulistiyo Arief Rizal Arief Rizal Arief Rizal Atok Dadyo Utomo Ayu Melati Ratuningnagari Bahrudin Mahmud Bambang Sadono Bambang Sadono Banja Bakti Marantasi Bramedika Kris Endira Budi Suryanto Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Claustantianus Wibisono Tanggono Dedi Suwandi Dedy Suwandi Diah Sasikirana Retno Murniati Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Dwi Harmono Edy Nugroho Endah Pujiastuti Fanesa Amada Fenny Cahyani Gunawan Meidianto Hendri Susilo Hendro Widodo Heri Kiswanto Herwin Haryadi Basoeki Indra Ashoka Mahendrayana Irfatul Chasanah Izzudin Arsalan Jatmiko . Jefrianus Tamo Ama Junius Akbar Karyanto Karyanto Khikmah Khikmah Kukuh Sudarmanto Kukuh Sudarmanto Mahbub Fajril Qolby Mangaraja Manurung Maskuri Maskuri Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Misbakhul Munir Mochamad Said Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh. Havidz Nevoso Muhamad Chabib Faturrohman Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Naufal Syutan Firmansyah Muhammad Nur Aflah Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim Nilaiana Nilaiana Nina Juwitasari Nunuk Wahyuningrum Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Oktarini Kusniawati Panjaitan, Bahmid Paulus Sirait Purnomo Purnomo Putri Diyan Nur Aini Putri Haliza Yuniar Raden Soeko Agung Prasetyo Rahajeng Wulandari Rati Riana Rati Riana Rizky Nanda Perdana Rizqi Purnama Puteri Sabar Sabar Septiandani, Dian Setiya Pramana Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Stefani Dewi Rosaria Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh Suhartono Suhartono Sujito Sukadi sukarna, kadi Sukimin Sukimin Sukimin Sukimin Supriyadi - Supriyadi Suryani Angraini Fahmi Syafran Sofyan Tatiek Nurhayatie Titik Muryanti Tri Endang Yani Tri Wibowo Umu Malikah Veronica Anggraini Suci Wulandari Vikri Pramana Putra Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wibisono, Totok Wiwit Mulyanto Yoghi Arief Susanto Yulistyowati, Efi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulianto Zulianto Zulkifli Zulkifli

Title

Found 80 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 80 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 80 Documents
Search