<![CDATA[Diversifikasi ekonomi merupakan salah satu kebutuhan strategis bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun struktur ekonomi daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya diversifikasi tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi yang dimiliki daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah, kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta dukungan kebijakan yang diberikan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas pemerintah, collaborative governance, dan dukungan kebijakan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji kualitas model pengukuran dan hubungan struktural antarvariabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Collaborative governance juga berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai aktor dalam proses pemerintahan dan pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung diversifikasi ekonomi. Selain itu, dukungan kebijakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas diversifikasi ekonomi. Secara simultan, kapasitas pemerintah, collaborative governance, dan dukungan kebijakan mampu menjelaskan sebesar 64,7% variasi efektivitas diversifikasi ekonomi, dengan kapasitas pemerintah menunjukkan pengaruh relatif paling kuat dibandingkan variabel lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas diversifikasi ekonomi di Bangka Belitung membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kolaborasi multipihak, dan penyediaan kebijakan yang konsisten serta implementatif.]]>
