Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Kartika Indah Lestari Kartika
Universitas Mataram fakultas fhisip program studi ilmu Hukum
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) Kartika Indah Lestari Kartika; Idi Amin
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i3.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana penyalahguna narkotika melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis data perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan arah penanganan kasus tindak pidana penyalahguna narkotika, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Penerapan pendekatan ini umumnya diberikan kepada tersangka tindak pidana penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bukan bagian darijaringan perdagangan narkotika ilegal, tidak residivis, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi bagi pelaku. Penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkotika dapat memiliki implikasi hukum berupa penghentian penuntutan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemenuhan persyaratan formil dan materil yang telah ditetapkan.
Co-Authors Idi Amin