Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Multidisiplin West Science Ulil Albab
Dedi Wardana Nasoetion
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis of the Criminal Offense of Embezzlement of SPBN Development Funds Paulus Dicky Manda; Syahrul Borman; Fitri Ayuningtiyas; Dedi Wardana Nasoetion; Siti Marwiyah
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 5 No 08 (2026): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v5i08.3725

Abstract

This study examines the juridical analysis of embezzlement involving SPBN development funds in Indonesia, where investment disputes frequently raise uncertainty regarding the boundary between civil liability and criminal responsibility. The study addresses how embezzlement should be legally qualified, what legal remedies are available, and how victims receive legal protection. It employs normative doctrinal legal research with qualitative analysis using statute, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings show that criminal liability arises only when all elements under Article 372 of the Indonesian Criminal Code are fulfilled, particularly intentional unlawful appropriation of lawfully entrusted funds. Disputes involving mere contractual nonperformance remain subject to civil law. Victims may pursue criminal prosecution or civil remedies depending on the legal character of the dispute, while effective protection requires recovery of misappropriated funds alongside offender punishment. Consistent legal interpretation, comprehensive documentation, transparent fund governance, and institutional guidelines improve legal certainty and law enforcement effectiveness. The study concludes that integrating legal certainty, criminal liability, legal protection, and justice strengthen investor protection in SPBN development. Future research should incorporate empirical evidence from judicial practice and stakeholder perspectives across diverse jurisdictions.
Fungsi Advokat dalam Menjamin Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Milda Lerian; Hartoyo Hartoyo; Dedi Wardana Nasoetion; Sri Sukmana Damayanti
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20166

Abstract

Perlindungan hak tersangka merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada tahap penyidikan, tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap potensi pelanggaran hak, sehingga keberadaan advokat menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan menurut hukum positif Indonesia dan prinsip hak asasi manusia, serta menganalisis kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi advokat telah memperoleh landasan hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta didukung oleh instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala normatif dan praktis, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran advokat guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, menjamin kepastian hukum, dan menghormati hak asasi manusia.
Co-Authors Fitri Ayuningtiyas Hartoyo Hartoyo Milda Lerian Paulus Dicky Manda Siti Marwiyah Sri Sukmana Damayanti Syahrul Borman