Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fatwa Hukum Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Rafsandi Dimbara
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA AGEN HARIAN PONTIANAK POST DENGAN LOPER ANAK DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) NIM. A01110177, RAFSANDI DIMBARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kerja antara Agen Harian Pontianak Post dengan loper anak di bawah umur di Kelurahan Sungai Bangkong Dalam Kecamatan Pontianak Kota menimbulkan suatu hubungan hukum mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang diwujudkan dalam perjanjian kerja antara Agen Harian Pontianak Post dengan loper anak di bawah umur dalam bentuk lisan dan disepakati kedua belah pihak. Bahwa dalam kenyataannya pihak Agen Harian Pontianak Post tidak melaksanakan prestasinya dalam mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Rumusan masalah : "Apakah perjanjian kerja antara Agen Harian Pontianak Post dengan loper anak di bawah umur di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?". Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Faktor penyebab Agen Harian Pontianak Post mempekerjakan anak di bawah umur dikarenakan pekerja anak lebih menguntungkan untuk menjual surat kabar sebab dari sudut pandang masyarakat, mereka cenderung kasihan melihat anak-anak di bawah umur sudah bekerja membantu orang tua mereka.Akibat hukum terhadap pihak Agen Harian Pontianak Post ialah harus mengganti kerugian pekerja anak karena dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakatnya tentang aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada tentang larangan mempekerjakan anak. Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Anak Di Bawah Umur, Ketenagakerjaan
Representational Completeness: A Legal Test for Performance Information Instruments, Applied to Police Records in Indonesia Ferroka Putra Wathan; Didi Jhondiani; Rafsandi Dimbara
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i2.3232

Abstract

Article 19A(1) of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 makes police performance accountability a statutory duty, requiring professionalism, proportionality, transparency, and accountability. Although this duty is implemented through reporting instruments, no legal standard defines when such instruments are insufficient. This article addresses that gap by constructing a doctrinal benchmark. Three criteria of representational completeness—functional, temporal, and structural—are derived from the duty of due care in Article 10(1)(d) of Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, three components of Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, and three administrative court rulings restated as duties of office. Each criterion is operationalized through an indicator observable directly from the reporting instrument. The framework is tested doctrinally and empirically using crime and clearance records from one district police command and two subordinate sector commands in South Sumatra (2022–2025), supported by eight service-chain interviews. The assessment targets the reporting instrument rather than organizational performance. All three indicators reveal deficiencies: no field links crime records with the preventive-work reporting regime; 139 offences recorded over ten months are presented as annual figures without distinguishing absent events from absent entries; and subordinate totals exceed superordinate totals (51 versus 43; 10 versus 3) without any statement of reporting scope. As these deficiencies arise from the reporting artefact itself, additional personnel or funding cannot resolve them. The appropriate remedy is regulatory anchoring de lege lata, and the criteria are transferable to any public agency reporting through aggregate data.
Co-Authors Didi Jhondiani Ferroka Putra Wathan