Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Perusahaan Digital Marketplace di Indonesia Ratna Dewi; Rendita Andriani; Joflin Gunawan; Siti Nuri Salamatuddaroen; Jeany Indriarti
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1896

Abstract

Pertumbuhan pesat platform digital telah mengubah pola persaingan usaha di sektor marketplace Indonesia. Digitalisasi di satu sisi mendorong efisiensi dan kemudahan akses, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru terkait posisi dominan dan potensi praktik monopoli. Penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan marketplace digital melalui manipulasi harga, pengaturan hasil pencarian, serta penerapan ketentuan kontraktual yang tidak adil terhadap penjual telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan persaingan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum persaingan usaha Indonesia mengatur dan menanggulangi penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor digital marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan pelaksana dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), putusan pengadilan, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas struktur pasar digital, di mana kendali algoritmik dan monopoli data dapat membatasi ruang persaingan yang sehat. Selain itu, mekanisme penegakan hukum masih bersifat reaktif dan belum berorientasi pada pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas mengenai definisi posisi dominan digital, peningkatan pengawasan terhadap perilaku platform, serta sinkronisasi kebijakan antara otoritas persaingan dan regulator digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada urgensi pembentukan hukum persaingan yang adaptif terhadap dinamika platform digital guna menjaga keseimbangan struktur pasar dan praktik usaha yang adi
Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakan Hukum Abdul Khoerumudin; Ratna Dewi; AchmadFicko Pujiansyah; Amelia Mutia Nazwa; Friska Larasati; Putra Afandy Sagala; Raden Muhammad Ridho; Zakarias Bagau
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 5 (2026): OKTOBER - NOVEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana korupsi yang menjadi kejahatan luar biasa penghambat pembangunan nasional dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, fokus kajian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi serta efektivitas penegakan hukumnya bagi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi diimplementasikan melalui instrumen Undang-Undang Tipikor serta peran lembaga penegak hukum, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural di lapangan. Kesimpulan inti penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penegakan hukum yang tegas bukan sekadar sanksi, melainkan instrumen untuk memulihkan keuangan negara serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Cecilia Meilani Hasan; Ratna Dewi; Wa Ode Rifani Queen; Gugun Sidabutar; Bahrul Ulum; Johanes Evans Rero; Afrizal Ardiansyah; Muhammad Rozzan Madina; Arjuna Apriyanto
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 10 (2026): OKTOBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, terutama karena dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas sebagai landasan dalam menentukan perbuatan koruptif, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi terhadap pelakunya. Di Indonesia, pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, mencakup karakteristik perbuatan, bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan, seperti penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Ketentuan pidana pokok maupun pidana tambahan menjadi instrumen penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap pengaturan tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan mendukung pemberantasan korupsi secara efektif serta konsisten.