<![CDATA[Abstract. The development of preloved goods consignment services (jastip) through social media is increasing along with the development of digital transactions. This practice has similar characteristics to the wakalah bil ujrah contract, namely the granting of power of attorney from the owner of the goods to another party to sell the goods for a fee (ujrah). This study aims to analyze the suitability of the consignment service practice at the @prel.loved maniacc Shop based on DSN-MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017. The study used a field research type with a qualitative approach and case study method. Data were obtained through interviews with two informants, namely the shop owner and the consignee, and supported by observation and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the mechanism for granting power of attorney and determining ujrah is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 113/2017 due to the clarity of the power of attorney and the agreement on the fee before the contract. However, in the aspect of the representative's responsibility, there are still discrepancies, namely the settlement of losses using the proceeds from the sale of entrusted goods without the consent of the muwakkil, thus containing elements of mukhalafat al-syuruth. Thus, the practice of goods consignment services at the @prel.loved maniacc Store is generally in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 113/2017, but the mechanism for implementing the representative's responsibility still needs to be refined. Abstrak. Perkembangan jasa titip (jastip) barang preloved melalui media sosial semakin meningkat seiring berkembangnya transaksi digital. Praktik ini memiliki karakteristik yang serupa dengan akad wakalah bil ujrah, yaitu pemberian kuasa dari pemilik barang kepada pihak lain untuk menjual barang dengan imbalan (ujrah). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniacc berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap dua informan, yaitu pemilik toko dan penitip barang, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian kuasa dan penetapan ujrah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/2017 karena adanya kejelasan kuasa dan kesepakatan fee sebelum akad. Namun, pada aspek tanggung jawab wakil masih ditemukan ketidaksesuaian, yaitu penyelesaian kerugian menggunakan hasil penjualan barang titipan tanpa persetujuan muwakkil, sehingga mengandung unsur mukhalafat al-syuruth. Dengan demikian, praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniacc pada umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/2017, tetapi mekanisme pelaksanaan tanggung jawab wakil masih perlu disempurnakan.]]>
