<![CDATA[Perlindungan hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana narkotika merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak tersangka telah tersedia secara memadai, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta menganalisis pelaksanaannya di lingkungan POLDA Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berbagai regulasi terkait yang menjamin hak atas bantuan hukum, hak memperoleh informasi, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Namun, implementasi perlindungan tersebut di lingkungan POLDA Sumatera Utara belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam proses penyidikan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik, penguatan fungsi pengawasan internal, serta pemenuhan akses bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan guna menjamin perlindungan hak tersangka yang lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip negara hukum.]]>
