Nur Hidayat
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I Silvia; Nur Hidayat
Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis Vol. 7 No. 2: Maret 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/d6s83222

Abstract

This study aims to examine and assess the individual and combined effects of tax system modernization, tax audits, and tax sanctions on the level of tax revenue at the North Sumatra I Regional Tax Office (KPP KANWIL DJP). The research utilized a quantitative approach, focusing on a sample of 280 employees from 9 KPP KANWIL DJP offices in North Sumatra. A proportional random sampling technique was employed to collect data through Google Form questionnaires. The analysis used descriptive statistics, instrument validity, classical assumption tests, multiple regression, and hypothesis testing. The findings suggest that tax system modernization, tax audits, and tax sanctions each have a significant positive impact on increasing tax revenue. Moreover, these three factors collectively influence tax revenue at the North Sumatra I Regional Tax Office. Keywords : Tax Modernization; Tax Audit; Tax Revenue;
Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan /atau Keterangan dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat Juliya Themin; Nur Hidayat
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 2: Maret 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena ketidaksesuaian data seringkali menjadi penyebab utama penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), meskipun Wajib Pajak (WP) telah berusaha melaporkan dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang analisis efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Penelitian menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada penggambaran yang mendalam tentang fenomena tertentu. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari KPP Madya Dua Jakarta Barat. Pengumpulan data dilakukan secara fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan Account Representative. Teknik pengolahan data dilakukan dengan pendekatan efektivitas dan metode komparatif guna mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel, entitas, atau fenomena guna mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan hubungan di antara mereka. Penelitian juga menggunakan teori kepatuhan dalam menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan upaya penyelesaian SP2DK. Hasil analisis menunjukkan SP2DK memang benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat dari rasio penerbitan LHP2DK yang tinggi yaitu 91,78% pada tahun 2023 dan 98,64% pada tahun 2024. Ini menunjukkan kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem perpajakan. Dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Kata Kunci:
Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Dua Jakarta Timur Verry Irawan; Nur Hidayat
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 2: Maret 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic significantly impacted Indonesia’s economy, particularly in decreasing state revenue from taxation. In response, the government enacted Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), which includes adjustments to the Value Added Tax (VAT) rate. This study aims to analyze the implementation of the VAT policy under the UU HPP in efforts to increase state revenue, specifically at the Tax Office (KPP) Madya Dua Jakarta Timur. A qualitative approach was employed using data collection techniques such as interviews, documentation, and observation, analyzed through Grindle’s policy implementation theory. The results indicate that the implementation of the VAT policy still faces challenges, including resistance from taxpayers, limited understanding of regulatory changes, and concerns over price increases due to the VAT rate hike. However, efforts by KPP Madya Dua Jakarta Timur, such as public outreach, enhanced digital services, and improved monitoring, have helped mitigate implementation barriers. The VAT policy is expected to support economic recovery while encouraging sustainable taxpayer compliance and contribution. Keywords: Law No. 7 of 2021 (HPP Law); Value Added Tax (VAT); Policy Implementation; State Revenue; KPP Madya Dua Jakarta Timur