Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Menuju Lingkungan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Meisy Shakia Mahfuzat; Masayu Nila Juwita
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 6 (2026): NJMS - Januari 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah di tingkat desa menjadi tantangan serius dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan tingkat aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merupakan kawasan dengan timbulan sampah tertinggi di kabupaten, sementara kapasitas pengelolaan sampah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah menuju lingkungan berkelanjutan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada tiga desa, yaitu Desa Gedong Tataan, Desa Negeri Sakti, dan Desa Kurungan Nyawa. Analisis dilakukan menggunakan teori peran pemerintah desa menurut Siagian yang mencakup lima dimensi, yaitu stabilisator, inovator, pelopor, modernisator, dan pelaksana sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai stabilisator dan pelopor telah berjalan cukup baik melalui penyediaan layanan pengangkutan sampah dan pembinaan sosial. Namun, peran sebagai inovator, modernisator, dan pelaksana sendiri belum optimal karena keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah menuju lingkungan berkelanjutan di Kecamatan Gedong Tataan membutuhkan penguatan kapasitas pemerintah desa, konsistensi pelaksanaan peran, serta kolaborasi yang lebih terstruktur dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten.