Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Justice
Muhammad Rachman
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Potongan Aplikasi, Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Mitra Pengemudi di Kota Tangerang Selatan: Studi Kebijakan pada Layanan Ojek Online Muhammad Rachman
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v4i1.6252

Abstract

Dalam praktiknya, potongan komisi yang dikenakan oleh aplikasi transportasi online sering kali melebihi batas 20% yang ditetapkan, sehingga mengurangi pendapatan dan kesejahteraan mitra pengemudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan komisi aplikasi, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mitra pengemudi transportasi online di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif (doctrinal legal research) melalui tinjauan pustaka terhadap KUHPerdata, Kepmenhub KP 1001/2022, Permenaker No. 5/2021, dan Permenhub No. 12/2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemotongan komisi sepihak yang melebihi 20% merupakan pelanggaran kontrak (Pasal 1238 KUHPerdata) yang merugikan para pengemudi. Status pengemudi sebagai ‘Pekerja Non-Gaji’ (BPU) melemahkan posisi tawar mereka dalam perjanjian kemitraan sekaligus mengalihkan beban iuran jaminan sosial kepada mereka secara individu. Lemahnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan telah mendorong komunitas pengemudi untuk melakukan advokasi digital di platform X dan petisi daring berdasarkan UU ITE dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesimpulannya, diperlukan bersama antar kementerian (Bestuurshandeling) danpengawasan yang ketat oleh pemerintah daerah guna memastikan kepastian hukum, transparansi komisi, dan kesejahteraan pengemudi.
Co-Authors