<![CDATA[Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan tonggak strategis dalam pemenuhan hak atas kesehatan berbasis keadilan sosial di Indonesia. Namun, rasionalisasi paket manfaat (essential benefit package) dan kendala keterbatasan kapasitas pelayanan publik mendorong pesatnya penetrasi Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika relasi tripartit antara kewajiban konstitusional negara (state obligation), logika komodifikasi pasar (market logic), dan pemenuhan hak atas kesehatan dalam penataan AKT di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) yang diintegrasikan dengan analisis kebijakan publik, studi ini membedah problematika operasional skema Coordination of Benefit (CoB) serta risiko fragmentasi layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan AKT yang berjalan secara parsial berpotensi menciptakan dualisme sistem kesehatan (two-tier health system)—di mana kelompok berpenghasilan tinggi memperoleh akses medis prioritas melalui mekanisme komersial, sementara kelompok masyarakat rentan bergantung pada layanan publik yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi arsitektur regulasi yang tegas melalui pembagian paket manfaat mendasar dan tambahan yang kaku, keharusan regulasi anti-cream skimming berbasis dana redistribusi sosial, serta pembangunan infrastruktur digital terpadu (National Health Claim Gateway) guna menjaga asas keadilan sosial dan amanat konstitusi UUD NRI 1945.]]>
