<![CDATA[ABSTRACTThe practice of drilling domestic wells in rural communities often relies on traditional verbal agreements that are prone to triggering Islamic civil disputes. This study aims to analyze deviations from drilling specifications in Pabrik Ateng Village, North Lampung; examine the validity of the ujrah contract; and formulate a compensation mechanism (dham?n) from the perspective of Sharia Economic Law. Using a qualitative, juridical-empirical field research method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that deviations include the manipulation of pipe quality, unilateral cessation of drilling, and the extortion of additional fees, which render the contract an “ij?rah f?sid” due to the elements of gharar and tadl?s. The main findings confirm that reconstructing a proportional compensation governance framework based on calculations of actual damages (real damage)—integrated into written agreement standards (kit?bah) oriented toward mitigating geological risks—can ensure legal certainty and protect consumers in commercial transactions. ABSTRAKPraktik pengerjaan sumur bor domestik di masyarakat pedesaan sering kali bersandar pada kesepakatan lisan tradisional yang rentan memicu sengketa perdata Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyimpangan spesifikasi pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng, Lampung Utara, meninjau keabsahan akad ujrah, serta merumuskan mekanisme ganti rugi (dham?n) perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yuridis-empiris berk pendekatan kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyimpangan meliputi manipulasi kualitas pipa, penghentian pengeboran sepihak, dan pemerasan biaya tambahan yang menyebabkan akad berstatus ij?rah f?sid akibat unsur gharar dan tadl?s. Temuan utama menegaskan bahwa rekonstruksi tata kelola ganti rugi proporsional berbasis kalkulasi kerugian riil (real damage) yang diintegrasikan ke dalam standar perjanjian tertulis (kit?bah) berorientasi mitigasi risiko geologis mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen muamalah.]]>
