Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Yufi Wiyos Rini Masykuroh
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif terhadap Kerusakan dalam Sewa-Menyewa Kost : Studi di Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung Dina Agustin; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Olivia Rizka Vinanda
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 6 No. 2 (2024): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ai.v6i2.997

Abstract

The practice of mu'amalah activities has renting (ijarah). So in this study about the rent of the Wisma Karnetta Putri boarding house located at Gg. Nuja 1, Way Dadi Village, Sukarame District, Bandar Lampung. The main problem in this study is that there is an agreement that is not in accordance with the agreement at the beginning of the ijarah contract or rent, namely the action of the boarding house owner who coerces The tenant reimburses the damage to the facilities or items of the boarding house even though the damage is not to the tenant's fault. The formulation of the problem in this study is what are the damages incurred by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and how is . The purpose of this study is to find out What are the damages incurred by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and to find out how the Analysis of Sharia Economic Law and Positive Law on Damage in Renting a Boarding House (Study at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung). The method used by the researcher in the study is a qualitative method that includes which is borne by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and to find out how the Analysis of Sharia Economic Law and Positive Law on Damage in Renting a Boarding House (Study at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung). The methods used by the researcher in the research are qualitative methods that are included in field research and data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research on the practice of renting a boarding house on the damage to renting a boarding room borne by the tenant at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung are in the form of damage to the well water pump machine, lights that go off caused by lightning, and damaged water faucets, and in the lease contract (ijarah}) there are boarding house rental activities that are detrimental to other parties, namely the tenant, Because the tenant of the boarding house must replace the damage to the boarding facility even if the damage This is not due to the tenant's fault.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JUAL BELI BARANG ONLINE : (Studi pada Akun Shopee @Tokodindin2) Emi Erlianti; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Herlina Kurniati
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online pada akun Shopee @Tokodindin2 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus mengevaluasi pemenuhan rukun akad serta perlindungan konsumen terhadap risiko gharar dan tadlis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research), di mana data primer diperoleh melalui observasi digital pada etalase toko serta dokumentasi ulasan konsumen yang dianalisis menggunakan parameter fikih muamalah. Hasil temuan mengungkapkan adanya pelanggaran syariah yang sistematis oleh penjual, meliputi praktik tadlis berupa penyembunyian cacat produk seperti sepatu bolong, rusak dan repaint tanpa pemberitahuan, unsur gharar akibat ketidaksesuaian visual saat live streaming dengan fisik barang yang diterima, serta pelanggaran etika bisnis Islam karena respons admin yang kasar dan mempersulit proses hak khiyar 'aib. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan fitur interaktif digital seperti live streaming belum menjamin transparansi muamalah apabila tidak dibarengi dengan integritas moral pelaku usaha, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari platform marketplace serta edukasi hak konsumen demi menjaga keabsahan akad dan keberkahan transaksi di era digital.
TATA KELOLA PENYELESAIAN GANTI RUGI PROYEK PEMBANGUNAN SUMUR BOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH M Ardhian Prabaswara; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Yusika Sumanto
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3164

Abstract

The practice of drilling domestic wells in rural communities often relies on traditional verbal agreements that are prone to triggering Islamic civil disputes. This study aims to analyze deviations from drilling specifications in Pabrik Ateng Village, North Lampung; examine the validity of the ujrah contract; and formulate a compensation mechanism (dham?n) from the perspective of Sharia Economic Law. Using a qualitative, juridical-empirical field research method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that deviations include the manipulation of pipe quality, unilateral cessation of drilling, and the extortion of additional fees, which render the contract an “ij?rah f?sid” due to the elements of gharar and tadl?s. The main findings confirm that reconstructing a proportional compensation governance framework based on calculations of actual damages (real damage) integrated into written agreement standards (kit?bah) oriented toward mitigating geological risks—can ensure legal certainty and protect consumers in commercial transactions. ABSTRAKPraktik pengerjaan sumur bor domestik di masyarakat pedesaan sering kali bersandar pada kesepakatan lisan tradisional yang rentan memicu sengketa perdata Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyimpangan spesifikasi pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng, Lampung Utara, meninjau keabsahan akad ujrah, serta merumuskan mekanisme ganti rugi (dham?n) perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yuridis-empiris berk pendekatan kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyimpangan meliputi manipulasi kualitas pipa, penghentian pengeboran sepihak, dan pemerasan biaya tambahan yang menyebabkan akad berstatus ij?rah f?sid akibat unsur gharar dan tadl?s. Temuan utama menegaskan bahwa rekonstruksi tata kelola ganti rugi proporsional berbasis kalkulasi kerugian riil (real damage) yang diintegrasikan ke dalam standar perjanjian tertulis (kit?bah) berorientasi mitigasi risiko geologis mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen muamalah.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahi Wanita Shotel Dalam Masyarakat Adat Jawa (Studi Di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi) Muhammad Dafa Tsany; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Erik Rahman Gumiri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5355

Abstract

Pernikahan ialah ibadah terlama seumur hidup di dalam agama Islam. Karena, di dalamnya ada banyak sekali perintah Allah jika dilaksanakan dengan ikhlas maka akan menjadi nilai ibadah. Setiap masyarakat adat di Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda. Salah satu fenomena yang terjadi pada masyarakat adat Jawa di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kotabumi yaitu terdapat tradisi Shotel yang melarang menikahi wanita yang kehilangan salah satu orang tua, dengan alasan kekuatan gaib (Batara Kala).Tradisi ini menempatkan seorang wanita yatim dalam ketimpangan sosial dan melawan pertentangan dengan hukum Islam juga pada praktiknya, tradisi ini banyak menuai kontroversi dari perspektif gender dan Hak Asasi Manusia. Perempuan hakikatnya ialah manusia utuh sangat berhak mendapat kehidupan tanpa harus terbebani tradisi yang dapat merampas nilai pribadinya. Padahal di dalam hukum Islam juga pun tidak mensyaratkan mengenai  orang tua tertentu untuk menikah. Kerangka analitik ini diuji secara empiris pada masyarakat Jawa di Desa tersebut yang secara adat mempraktikkan Shotel dimana tradisi ini menunjukkan konflik dengan nilai Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana landasan ushul fiqh mengenai kawin larangan relevansi teori muharramat terhadap tradisi ini, serta aplikasinya dalam konteks sosio-hukum di Sumber Arum? (2) Bagaimana tanggapan para masyarakat, aparat pemerintahan desa setempat dan tokoh masyarakat dalam menanggapi tradisi tersebut pada era modern digital saat ini? Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan dan kepustakaan. Pada penelitian ini menganalisis tradisi Shotel yaitu menggunakan teori muharramat. Data sample yang diambil melalui wawancara dengan masyarakat, aparat pemerintahan desa setempat dan tokoh masyarakat yang lingkungannya menganut tradisi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan Induktif kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pada saat di era digital ini masyarakat dari Desa Sumber Arum sudah mulai meninggalkan tradisi Shotel tersebut karena dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan.
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (STUDI BADAN PERMUSYAWARAAN DESA SUNGAI LANGKA, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN) Dimas Prayoga; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Ahmad Fauzan
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2026): October, Education, Social Transformation, and Humanities in the Digital Era
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/9ymtjp21

Abstract

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa masih menghadapi kesenjangan antara kewenangan formal dan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan lima informan yang dipilih secara purposif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan dalam penyerapan aspirasi, perencanaan, pengawasan pembangunan, dan evaluasi pertanggungjawaban pemerintah desa. Pelaksanaannya terkendala keterbatasan kapasitas anggota, akses dokumen anggaran, dukungan operasional, serta kehadiran anggota. Hak inisiatif rancangan peraturan desa juga belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, praktik tersebut mencerminkan penerapan parsial prinsip musyawarah, amanah, dan pertanggungjawaban, sedangkan pemerataan manfaat pembangunan belum dapat dipastikan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan BPD telah berjalan secara formal, tetapi memerlukan penguatan kapasitas, keterbukaan informasi, dan tindak lanjut rekomendasi agar lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.
Co-Authors Ahmad Fauzan Dimas Prayoga Dina Agustin Emi Erlianti Erik Rahman Gumiri Herlina Kurniati M Ardhian Prabaswara Muhammad Dafa Tsany Olivia Rizka Vinanda Yusika Sumanto