Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law
Meidijati Meidijati
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Transformasi Pemeriksaan Bukti Permulaan: Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 Meidijati Meidijati; Bambang Widarto
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2771

Abstract

Pasca-koreksi yudisial MK No. 83/PUU-XXI/2023, pelaksanaan hukum pidana di sektor fiskal mengharuskan adanya kompromi ideal antara efektivitas penerimaan kas negara dan jaminan perlindungan hak dasar entitas perpajakan. Berdasarkan kerangka normatif-doktrinal yang mengombinasikan metode perundang-undangan, yurisprudensi, serta kajian konseptual, artikel ini menguji keabsahan formal PER-1/PJ/2024 dan mengevaluasi sejauh mana proses hukum yang adil (due process of law) diakomodasi demi menghadirkan keadilan prosedural. Hasil kajian mendapati bahwa pembentukan PER-1/PJ/2024 sebetulnya merupakan respons cepat otoritas pajak dalam menjaga kelangsungan tugas di lapangan. Akan tetapi, guna memperkuat legitimasi yuridis, menjamin kepastian hukum, dan menekan kerentanan gugatan praperadilan, prosedur operasional pada fase bukti permulaan (Bukper) harus direstrukturisasi ke dalam instrumen Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksana (delegated legislation) sesuai norma Pasal 43A ayat (4) UU KUP. Selain itu, aspek perlindungan subjek pajak wajib ditingkatkan melalui transparansi tata kelola peminjaman dokumen serta sistem proteksi data digital. Menghadapi era kovergensi KUHP dan KUHAP nasional yang baru, pembenahan tata kelola regulasi ini menjadi pilar utama Kementerian Keuangan guna menerapkan penegakan hukum berjenjang yang mendorong kepatuhan fiskal jangka panjang.
Co-Authors Bambang Widarto