Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Syarbanu Nindiya Harahap
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implikasi Sentralisasi Perizinan terhadap Otonomi Daerah di Sektor Pertambangan Elza Novia; Syarbanu Nindiya Harahap
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.42221

Abstract

Perubahan pengaturan kewenangan perizinan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa konsekuensi terhadap relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan perizinan pertambangan sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 dalam kerangka otonomi daerah, serta menganalisis implikasi sentralisasi kewenangan tersebut terhadap prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan masih melibatkan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi. Namun, setelah berlakunya UU tersebut, kewenangan perizinan pertambangan beralih secara terpusat kepada pemerintah pusat. Sentralisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Di sisi lain, sentralisasi kewenangan tersebut berdampak pada berkurangnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, sehingga berimplikasi pada pembatasan prinsip otonomi daerah, terutama dalam aspek kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih seimbang agar tujuan sentralisasi tetap dapat tercapai tanpa mengesampingkan prinsip otonomi daerah.
Co-Authors Elza Novia