Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)
Wijayono Hadi Sukrisno
Universitas Pertiba
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Criminal Liability For Algorithmic Manipulation in The Dissemination of Information in The Digital Era Hartomi; Muhamad Adystia Sunggara; Wijayono Hadi Sukrisno
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 2 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i2.5544

Abstract

The development of digital technology has encouraged the emergence of algorithmic manipulation as a new form of cybercrime that has a significant impact on the integrity of digital public spaces. Practices such as bot army, astroturfing, and algorithmic amplification show that algorithms are no longer just tools, but play an active role in expanding the impact of an action. The main problem of this study is related to the unclear construction of the subject of criminal law and the limits of liability in the context of criminal acts mediated by algorithmic systems. This study aims to analyze the construction of subject and criminal law accountability to algorithmic manipulation according to Indonesian positive law and formulate a more adaptive criminal liability model. The method used is normative legal research with legislative, conceptual, and comparative legal approaches. The results of the study show that the Criminal Code and the ITE Law have not been able to accommodate the complexity of the agency chain in the algorithmic system, thus creating an accountability gap. To address this, the study proposes a "risk-based layered liability" model that integrates fault, risk, and liability based liability. This model allows for a proportionate distribution of responsibilities between developers, platform operators, and users. The implementation of this model requires a reformulation of norms in the ITE Law, strengthening the capacity of law enforcement officials, and establishing a structured algorithmic supervision mechanism.
PENYUSUNAN MODEL KLINIK HUKUM BERBASIS KOMUNITAS BAGI NELAYAN DESA TANJUNG PURA KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH Wijayono Hadi Sukrisno; I Wayan Teguh Subarata; Eriska Tamara
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1551

Abstract

Akses terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan berkelanjutan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat nelayan. Namun, rendahnya literasi hukum serta terbatasnya akses bantuan hukum di wilayah pesisir masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh nelayan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas bagi nelayan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah sebagai upaya meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi kebutuhan hukum masyarakat, penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), pendampingan, serta penyusunan model klinik hukum yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, akademisi, dan praktisi hukum. Sasaran kegiatan adalah masyarakat nelayan beserta pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat pesisir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hukum terhadap nelayan, serta pentingnya akses bantuan hukum yang berkelanjutan. Selain itu, terbentuknya rancangan Model Klinik Hukum Berbasis Komunitas menjadi wadah konsultasi, edukasi, dan pendampingan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah dan partisipatif. Dengan demikian, penyusunan model ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum masyarakat nelayan, meningkatkan akses terhadap keadilan, serta mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah.
Co-Authors Eriska Tamara Hartomi I Wayan Teguh Subarata Muhamad Adystia Sunggara