Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Yustitia
Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PUTUSAN PUSPITANINGRAT, I DEWA AGUNG AYU MAS; Kayuan, Putu Chandra Kinandana; Rimbawa, I Made Artha
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1193

Abstract

In addition, a lawsuit can be terminated (Niet Ontvankelijke Verklaard) NO if the object of the lawsuit is not clear, then the claim cannot be accepted. The issues raised from this paper are: (1) Formal defects in the lawsuit, and (2) Judge's consideration in deciding an inadmissible lawsuit (Niet Ontvankelijke Verklaard) in case Number : 817/Pdt.G/2023/PN Dps. This research includes doctrinal research that uses primary legal data/materials, secondary legal data/materials and tertiary legal data/materials. The technique of collecting data/legal materials is carried out with a card system and uses a statutory approach, a fact approach, and a conceptual analysis approach. The results in this study are: Judges in examining and trying cases. The judge will assess whether the lawsuit has met the formal and material requirements. Parameters for assessing formal requirements, for example about the competence of the court both absolute competence and relative competence, whether the case submitted falls within the jurisdiction of the court or not (relative competence), or whether the case falls within the scope of the court's authority (absolute competence). Decisions niet ontvankelijke verklaard or "unacceptable" are mostly caused by several things, namely: Error in persona, Error in objecto, Obscuur libel lawsuit, Nebis in idem lawsuit, Lawsuit outside absolute and relative jurisdiction; and so on.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM “RED ONE PIECE” YANG DIUNGGAH OLEH WIBU TANPA IZIN Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas; Tohjiwa, I Made Wiwekananda; Wiramadha, Nyoman Chandra Pratista
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1053

Abstract

Kepopuleran Anime didukung oleh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat, dapat memberikan celah kepada penggemar melakukan suatu pelanggaran hak cipta yaitu mengunggah film Anime tanpa izin pencipta, seperti film “Red One Piece” yang kini beredar pembajakan di negara yang belum mendapatkan izin publish dari pemegang hak cipta. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1) Aturan hukum terhadap hak cipta suatu film Anime, dan (2) Perlindungan hukum terhadap hak cipta film Anime yang diunggah oleh wibu tanpa izin. Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, aturan hukum mengenai hak cipta suatu film telah ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk si pencipta sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Pembajakan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h.
EFEKTIVITAS PENANGANAN ORANG ASING YANG PERMOHONAN STATUS PENGUNGSINYA DITOLAK OLEH UNHCR (FINAL REJECTED PERSON) PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR Kumara, I Gusti Bagus Indra; Aryana, I Wayan Putu Sucana; KAYUAN, PUTU CHANDRA KINANDANA; Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas; Rimbawa, I Made Artha
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1357

Abstract

Isu pencari suaka dan pengungsi luar negeri sedang hangat di Indonesia. Data dari UNHCR menunjukkan jumlah mereka yang datang ke Indonesia meningkat setiap tahun. Di Indonesia, UNHCR dan IOM menangani pencari suaka dan pengungsi: UNHCR menentukan status pengungsi dan negara ketiga bagi mereka, sementara IOM menyediakan fasilitas hidupnya. Menurut UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR atau final rejected person (FRP) ditempatkan di Rudenim untuk proses pemulangan. Namun terdapat kesenjangan pelaksanaannya, tercatat 63 orang FRP di seluruh Rudenim Indonesia yang belum dapat dipulangkan, termasuk 2 orang di Rudenim Denpasar. Dari fenomena tersebut, diangkat rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah efektivitas penanganan orang asing yang berstatus FRP pada Rudenim Denpasar? Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Rudenim Denpasar dalam menangani orang asing yang berstatus FRP? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak Rudenim Denpasar berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pemulangan terhadap FRP belum optimal, proses pemulangan memakan waktu lama hingga 7 tahun lebih. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala meliputi deteni yang menolak dipulangkan, deteni yang mengaku stateless, deteni yang tidak memiliki biaya tiket pulang, dan kurangnya respons dari UNHCR dan Kedutaan setelah penolakan permohonan status pengungsi. Telah dilakukan berbagai upaya dalam menangani kendala tersebut seperti meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kedutaan, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, UNHCR, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pemindahan deteni, dan penempatan di negara ketiga.
KEDUDUKAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DIPERBANKAN PUSPITANINGRAT, I DEWA AGUNG AYU MAS; Rimbawa, I Made Artha; Aryana, I Wayan Putu Sucana; Kayuan, Putu Chandra Kinandana
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1453

Abstract

Given the importance of the position of funds in credit in the development process, it is appropriate that creditors and credit recipients as well as other related parties receive legal protection through a rights institution. a strong guarantee and can also provide legal certainty for all parties. This study describes the parate execution process as an effort to resolve bad loans with mortgage guarantees, as well as the weaknesses and strengths of the parate execution efforts. The research method used in this study is a normative legal research method that is prescription. This study uses secondary legal materials which include primary legal sources and secondary legal sources. The approach used is the legal approach and the historical approach. Data Collection techniques used document study techniques with interpretation data analysis methods. The results showed that the process of parate execution of mortgages as an effort to settle bad loans was carried out based on law number 4 of 1996 concerning Mortgage as an effort to settle bad loans with guarantees of mortgages carried out under civil procedural law. The resolution of bad credit problems with mortgage guarantees, parate execution is considered faster and cheaper than civil lawsuits. In the parate execution process, there are obstacles in emptying the house, if the auction proceeds are less than the debtor’s debt, and if there are lawsuits and resistance. However, with the parate of execution, it provides legal certainty and the creditor’s position will be more protected if the debtor breaks his promise, because the debtor seems to have set aside part or all of his material assets to pay off his debts in the future.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KARANGASEM Rimbawa, I Made Artha; Kayuan, Putu Chandra Kinandana; Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1060

Abstract

Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) inarticle 1 paragraph 2 it is stated that a child in conflict with the law is a child who is 12 (twelve) yearsold, but not yet 18 (eighteen) years old who is undergoing treatment. his criminal period at The SpecialChild Development Institution. The issue of violations committed by children in conflict with the law at TheSpecial Child Development Institution. is nothing new, while the types of disciplinary violations can bedivided into 7 (seven) categories, namely: Legal Discipline, Moral Discipline, Environmental Discipline,Discipline of Goods and Equipment, Discipline of Ethics and Courtesy of Association, Discipline of MoneyCirculation and Discipline of Service. The implementation of guidance for Children in Conflict with theLaw who violates discipline is aimed at building positive behavior for children, protecting the safety of children, officers and the community. The coaching atmosphere that is carried out is directed at a model that encourages positive behavior, and does not only focus on the application of sanctions asa consequenceof negative behavior. The main factors found as obstacles in the implementation of guidance for Childrenin Conflict with the Law at The Special Child Development Institution Class II Karangasem are limitedfacilities & infrastructure, as well as efforts that have been made to minimize these obstacles, namelysubmitting a budget for the procurement of facilities &infrastructure and collaborating with relevantagencies.
FAKTOR HILANGANYA HAK MEWARIS PADA SESEORANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT BALI PUSPITANINGRAT, I DEWA AGUNG AYU MAS; Kayuan, Putu Chandra Kinandana; Rimbawa, I Made Artha
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1121

Abstract

Perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali merupakan suatu peristiwa yangsangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkawinan tidak hanyaberkaitan antara hubungan seorang pria dan wanita saja akan tetapi berkaitan pula dengnorang tua dan keluarga pasangan pria dan wanita tersebut, bahkan hubungan antaramasyarakat yang satu dengn masyarakat yang lainnya. Hubungan tersebut diawasioleh sistem norma agama Hindu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu.perkawinan sangat berpengaruh terhadap Hukum Waris. Sah tidaknya suatu perkawinanmenurut hukum Hindu dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli warisdalam hukum waris Hindu. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1)Aturan sistem kewarisan menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali, (2) Harta warisanmenurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali, dan (3) Faktor hilangnya hak mewaris padadiri seseorang menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali.Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknikpengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, sistem pewarisan menggunakan sistemindividual dan mayoret dengan sistem keturunan yang bercorak patrilineal. Sistemtersebut dapat diketahui dari pasal 104 dan 105 Bab IX. Kitab Manawa Dharamasastra.Kedua, harta warisan dalam hukum Hindu dapat digolongkan manjadi: harta warisanyang dapat dibagi, harta warisan yang tidak dapat dibagi, harta warisan yang tidakberwujud. Ketiga, pada pasal 143, 144, 147, 201, 213 dan 214. Bab. IX. Kitab ManwaDharmasastra dijelaskan dalam Hukum Hindu seorang ahli waris tidak berhak mewarisatau akan kehilangan hak mewarisnya.
Co-Authors I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana Kayuan, Putu Chandra Kinandana Kumara, I Gusti Bagus Indra Rimbawa, I Made Artha Tohjiwa, I Made Wiwekananda Wiramadha, Nyoman Chandra Pratista