Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Fransina Pattiruhu
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Hukum Pengelola RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Filmon M. Polin; Mario Kore Mega; Liven E. Rafael; Fransina Pattiruhu
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1650

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanggung jawab pengelola, pertanggungjawaban hukum administrasi negara, serta sistem pertanggungjawaban di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM telah diterapkan pada seluruh unit pelayanan, namun belum seluruh indikator mencapai standar yang ditetapkan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem manajemen dan pengawasan internal. Tanggung jawab pengelola rumah sakit telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, pembinaan, dan evaluasi kinerja sesuai struktur organisasi. Pertanggungjawaban hukum administrasi negara dilaksanakan secara hierarkis mulai dari kepala instalasi hingga direktur rumah sakit sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah. Penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi sistem pengawasan diperlukan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mutu pelayanan kesehatan.
Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi tentang Putusan Lepas dari Filmon M. Polin; Tontji Christian Rafael; Fransina Pattiruhu
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan putusan pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap empat hakim, dua advokat, satu panitera, dan dua terdakwa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menerapkan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh perbedaan penalaran yuridis dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan kewenangan, sifat melawan hukum, keberadaan mens rea, hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, serta batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan diskresi pejabat publik tidak secara otomatis dapat dipidana tanpa pembuktian terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian judicial reasoning dan harmonisasi antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana dalam mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan.
Co-Authors Filmon M. Polin Liven E. Rafael Mario Kore Mega Tontji Christian Rafael