Ruang publik perkotaan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial masyarakat, namun keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah mendorong keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengelolaannya. Salah satu bentuknya dapat dilihat pada pengelolaan Taman Kiara Artha Kota Bandung yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, PT Bandung Infra Investama (BII), dan PT Megachandra Purabuana. Penelitian ini bertujuan menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan Taman Kiara Artha, mengidentifikasi bentuk kemitraan antaraktor, serta menganalisis implikasinya terhadap fungsi ruang publik perkotaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi dan analisis data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, publikasi resmi, dan berbagai dokumen terkait pengelolaan kawasan. Analisis dilakukan menggunakan model collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Kiara Artha dilaksanakan melalui pola kolaborasi yang ditandai oleh komunikasi antaraktor, hubungan kepercayaan yang berkelanjutan, komitmen kerja sama jangka panjang, serta kesepahaman mengenai pengelolaan kawasan. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai capaian, antara lain berkembangnya kawasan ruang publik multifungsi yang mengintegrasikan fungsi sosial, rekreasi, wisata, dan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance tidak hanya mendukung keberlanjutan pengelolaan ruang publik, tetapi juga mendorong berkembangnya ruang publik yang mengintegrasikan fungsi sosial, rekreasi, wisata, dan ekonomi dalam satu kawasan perkotaan.