Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Civicus Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ARISTO Jurnal Agregasi Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Governance and Social Policy NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Proceedings of Nusantara Raya Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Samugyo Ibnu Redjo
Progam Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
KOMUNIKASI POLITIK KONTEMPORER INDONESIA Redjo, Samugyo Ibnu
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.372 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11835

Abstract

Dipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup, begitu pula menyalahgunakan kewenangannya, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa, dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warganegara terhadap pemerintahan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi politik yang mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Hal ini juga menegaskan adanya keterwakilan rakyat atas masalahmasalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam artikel ini dibahas bagaimana kegagalan komukasi politik sering terjadi sehingga membuat hubungan antara yang-memerintah (pemerintah) dan yang-diperintah (masyarakat) menjadi tidak terjalin dengan baik, dan isu-isu apa saja yang seringkali mengemuka dalam wacana komunikasi politik kontemporer di Indonesia saat ini
SOSIALISASI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBENTUK PEMILIH CERDAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 Herdian, Dindin; Redjo, Samugyo Ibnu; Djuyandi, Yusa
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes about political socialization by KPU Provinsi DKI Jakarta in forming smart voters in theDKI Jakarta governor election in 2017. This was motivated by the low level of voter participation in 2007 and 2012 and the existence of SARA issues which led to the actions of Muslims. The theory used in this study is the Theory of Rush and Althoff where there are 3 methods of political socialization, namely imitation, instruction and motivation.The method in this study is a qualitative method. The results of this study are political socialization by the KPU Provinsi DKI Jakarta in forming smart voters carried out by imitation method, instruction and motivation.Imitation is done to the beginner voter by way of face-to-face socialization, election camp and choir competition. Instructions were made to the segment of people with disabilities by way of face-to-face and public debate socialization to the first 3 rounds. Motivation was carried out on segments of religious groups, womens groups, suburban groups and professional groups by way of face-to-face socialization, public debates to the first 3 rounds and second round public debates
DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Redjo, Samugyo Ibnu
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.318

Abstract

Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak, karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, politik global, ekonomi global dan nilai-nilai global, sementara kepentingan nasional bertumpu pada terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Pada kepentingan lokal inilah, perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan, dan didasarkan pada ketegasan dalam penegakkan hukum perlu dilakukan.
PEMERINTAHAN YANG CERDAS YANG DIBUTUHKAN DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.O Redjo, Samugyo Ibnu
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 9 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The future government is a digital government that relies on the ability of E. Govt. (electronicgovernment) and it is impossible to avoid it. Advances in science, communication technology andinformation and the development of the economy and trade. Cause the Government is faced with anincreasingly liberal and individualist mass of people who tend to deny the existence and grandeur ofculture and religion. It is also necessary to understand that the social transformation experienced by"the West" originated from agriculture (first wave), industry (second wave), and information ( thirdwave), as Alvin Toffler stated in Future Shock and The Third Wave occurring in third world countriessimultaneously, no exception in Indonesia. This causes the Indonesian people to be in the three waves,so naturally the development development must be based on the indications of the three waves. 4.OIndustrial Revolution, is indicated by the development of global information that has swept andspread globally which has caused third-world societies, including Indonesia, to be in a transition ofvalues. The values of the industrial society and the values of the information society have not grownand are adaptive in people's lives, while the values of tradition have gradually been abandoned. Asa result, the size of a society's assessment of a problem tends to be multi-dimensional and highlydependent on those who are able to benefit economically as measured by the appearance ofmaterialism.
KOALISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN Redjo, Samugyo Ibnu
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.14 KB)

Abstract

Dalam sistem demokratis keberadaan partai politik menjadi penting. Peran yang dilakukan partai politik tidak hanya sekedar sebagai mediator antara rakyat dan penguasa, namun juga melakukan fungsi pendidikan politik. Oleh karena itu ketika sistem demokrasi diberlakukan di suatu negara, tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi. Tulisan ini berupaya menjelaskan mengenai koalisi dalam sistem pemerintahan, terutama dalam sistem presidensial.
SOSIALISASI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBENTUK PEMILIH CERDAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 Herdian, Dindin; Redjo, Samugyo Ibnu; Djuyandi, Yusa
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4 No 1 (2018): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.407 KB)

Abstract

This study analyzes political socialization by KPU Provinsi DKI Jakarta informing smart voters in the DKI Jakarta governor election in 2017. This was motivated by the low level of voter participation in 2007 and 2012 and the existence of SARA issues which led to the actions of Muslims. The theory used in this study is the Theory of Rush and Althoff where there are 3 methods of political socialization, namely imitation, instruction, and motivation. The method in this study is a qualitative method. The results of this study are political socialization by the KPU Provinsi DKI Jakarta informing smart voters carried out by imitation method, instruction, and motivation. Imitation is done to the beginner voter by way of face-to-face socialization, election camp and choir competition. Instructions were made to the segment of people with disabilities by way of face-to-face and public debate socialization to the first 3 rounds. The motivation was carried out on segments of religious groups, women's groups, suburban groups and professional groups by way of face-to-face socialization, public debates to the first 3 rounds and second-round public debates.
Harmonisasi Hubungan Legislatif-Eksekutif Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Redjo, Samugyo Ibnu
Jurnal Civicus Vol 2, No 1 (2002): JURNAL CIVICUS, JUNI 2002
Publisher : Department of Civic Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/civicus.v2i1.25997

Abstract

Harmonisasi Hubungan Legislatif-Eksekutif Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN: KASUS DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG Samugyo Ibnu Redjo
Sosiohumaniora Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.015 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5423

Abstract

Transformasi manajemen Pemerintah Daerah merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari perubahan paradigma pemerintahan dari lokus memerintah ke lokus pelayanan; tuntutan good governance; tuntutan demokratisasi serta dinamika pembangunan dan perubahan sosial baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global. Tuntutan dan dinamika tersebut, memaksa manajemen pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam menata kepemerintahan melalaui proses transformasi yang terencana. Proses transformasi pada manajemen pemerintahan di Pemerintah Kota Bandung pada prinsipnya telah dilakukan. Hal itu terlihat dari perubahan visi dan struktur organisasi pemerintah daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, transformasi manajemen pemerintahan tersebut masih belum optimal karena belum berubahnya orientasi kinerja ke arah pencapaian prestasi serta masih adanya ketergantungan bawahan kepada atasan. Akibatnya, kinerja manajemen pemerintahan Daerah dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik yang didasari atas kewajaran, keadilan dan efektivitas belum terwujud.
KOMUNIKASI POLITIK KONTEMPORER INDONESIA Samugyo Ibnu Redjo
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11835

Abstract

Dipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup, begitu pula menyalahgunakan kewenangannya, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa, dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warganegara terhadap pemerintahan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi politik yang mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Hal ini juga menegaskan adanya keterwakilan rakyat atas masalahmasalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam artikel ini dibahas bagaimana kegagalan komukasi politik sering terjadi sehingga membuat hubungan antara yang-memerintah (pemerintah) dan yang-diperintah (masyarakat) menjadi tidak terjalin dengan baik, dan isu-isu apa saja yang seringkali mengemuka dalam wacana komunikasi politik kontemporer di Indonesia saat ini
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia Samugyo Ibnu Redjo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.175 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v4i2.195

Abstract

Demokrasi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses check and balances yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi bagi pertumbuhan actor-actor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini seyogyanya didasarkan nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan jauh kedepan/visionair terhadap masalah Negara. PILKADA merupakan cerminan pelaksanaan Pancasila Sila ke empat. Artinya rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar.
Co-Authors Agustinus Widanarto Akhyar, M Nur Atika, Sitti Nurmahida Cahyono Cahyono Dede Mariana Dede Sri Kartini Dini Yuliani Hasim As'ari Herdian, Dindin Herdian, Dindin Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ivan Darmawan Kartini, Dede Sri Muradi - Nasrullah Natsir Neneng Yani Yuningsih Novie Indrawati Novie Indrawati Sagita Nurkhamdi Pranawa, Widyawan Raja Muhammad Azhari Ratu Wulan Nur Cahya Rita Myrna Sri Kartini, Dede Waworundeng, Welly Windra, Pirma Yeni Lestari Yusa Djuyandi Zahran, Athaya Muhamad