Agus Kurniawan
Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Sistem E-government dalam Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Camat Selong Kabupaten Lombok Timur Agus Kurniawan; Basri Mulyani; Johan Maligan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-government dalam pelayanan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Camat Selong Kabupaten Lombok Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-government telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan, ketepatan administrasi, transparansi, dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Penggunaan sistem elektronik membantu aparatur dalam proses pendataan, verifikasi, penyimpanan data, dan pencetakan dokumen secara lebih efektif dibandingkan sistem manual sebelumnya. Efektivitas pelayanan pengurusan SKTM melalui sistem e-government terlihat dari berkurangnya waktu pelayanan dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi di Kantor Camat Selong. Faktor pendukung penerapan sistem e-government meliputi dukungan kebijakan pemerintah, komitmen aparatur, tersedianya sarana teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan praktis. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi informasi, serta belum optimalnya integrasi sistem pelayanan antarinstansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan e-government di tingkat kecamatan masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.