Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KRIMINALISASI KEBIJAKAN (BELEID) TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA ADMINISTRATIVE CORRUPTION: (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr) Basri Mulyani
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 1 No. 1 (2019): Kompleksitas Hukum Administrasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v1i1.170

Abstract

This article aims to examine the case of the distribution of clothing and food packages phase II in East Lombok Regency, or better known as Eid packages in terms of the legal considerations of the judge's decision. The point of policy confusion in state administrative law with criminal law or better known as administrative corruption. Government officials who must implement the policy, when the program is running, must deal with the criminalization of the policies that it implements. Based on these issues it is interesting to discuss related to the legal considerations of the judge's decision to release the accused and whether all government officials have the right to discretion in carrying out their positions. The research method used is a descriptive normative method, with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the discussion revealed that criminal law is used carefully and operationalized truly as the last drug (ultimum remedium) and not necessarily used as the main drug (primum remedium) so that government officials are no longer afraid to carry out work in the public interest and community welfare.
DEKONSTRUKSI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Basri Mulyani
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v2i1.183

Abstract

Constitutional Court Decision of Number 137/PUU-XIII/2015and Decision Number 56/PUU-XIV/2016 which state that theauthority of the Minister of Home Affairs and the Governor asthe representative of the central government in cancelingProvincial Regulations, District Regulation/City Regulation,Governor Regulation, and Regent Regulation/Regulation ofMayor was inconstitutional. So only the Supreme Court has theauthority to revoke Provincial Regulations, DistrictRegulation/City Regulations, Governor Regulation, and RegentRegulation/Regulation of Mayor. This analysis makes use of thelegal juridical normative research method. The results showthat in a state of unity it is appropriate that higher levels ofgovernment are given the authority to supervise theregulations set in the regions. The supervision can beimplemented by conducting such a guidance to the regionthrough the strengthening of executive preview or legal normreview before it is legally binding in general
PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR Basri Mulyani; HAIRUL MAKSUM; Johan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v2i2.190

Abstract

Legal counseling in the form of a Legal Awareness Village departs from the awareness of members of the community and local village government who on their own will strive to increase awareness and legal knowledge for themselves and village government officials. The purpose of developing a law-aware village is the realization of community legal awareness. Legal awareness is the output of the process of counseling and coaching activities that reach an ideal optimization level marked by a sense of respect for the law. The method used in this activity is in the form of a focused discussion that begins with counseling / lectures then continues with direct questions and answers. The extension participants were members of the community, especially women and local community leaders. By understanding the law, it is hoped that the community's legal awareness will increase to respect the law. The issue of marriage under the age of 19 was the most questionable discussion in the three locations of legal counseling, namely Padak Guar village, Gereneng village and Masbagik Utara Baru village, East Lombok district and other legal issues related to the conditions of each village.
MENGGAGAS PENATAAN REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW Basri Mulyani
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 3 No. 2 (2022): Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v3i2.198

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menemukan pilihan kebijakan yang termasuk di dalamnya kebijakan non hukum, dalam upaya menyederhanaan dan penataan regulasi sebagai agenda reformasi hukum pada tingkat daerah dengan Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundangan yang relevan digunakan sebagai sampel regulasi yang tidak sinkron, tidak koheren, dan berpotensi tumpang tindih. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundangan. Analisis data dilakukan dengan mensistematisasi data-data untuk selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk menerjemahkan konsep yang tepat dalam dalam upaya penyederhanaan dan harmonisasi regulasi Peraturan Daerah. Hasil penelitian
Implementation of Electricity Supply According To Law No. 30 of 2009 Concerning Electricity In Prospective Public Services Awaluddin Awaluddin; Basri Mulyani; ABD Muhid
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3638

Abstract

This study aims to analyze the implementation of electricity supply based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity from a public service perspective at PT PLN (Persero) ULP Selong, East Lombok Regency. The study uses an empirical legal method with an empirical juridical approach through observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of electricity services has implemented the principles of public service in the form of professionalism, transparency, accountability, legal certainty, and the use of digital technology through the PLN Mobile application. Service constraints are still influenced by geographical conditions and natural factors. The study concludes that the implementation of Law Number 30 of 2009 has gone well, but improvements in infrastructure quality, disruption mitigation, and equal distribution of services are still needed to realize optimal public services
Penerapan Sistem E-government dalam Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Camat Selong Kabupaten Lombok Timur Agus Kurniawan; Basri Mulyani; Johan Maligan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-government dalam pelayanan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Camat Selong Kabupaten Lombok Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-government telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan, ketepatan administrasi, transparansi, dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Penggunaan sistem elektronik membantu aparatur dalam proses pendataan, verifikasi, penyimpanan data, dan pencetakan dokumen secara lebih efektif dibandingkan sistem manual sebelumnya. Efektivitas pelayanan pengurusan SKTM melalui sistem e-government terlihat dari berkurangnya waktu pelayanan dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi di Kantor Camat Selong. Faktor pendukung penerapan sistem e-government meliputi dukungan kebijakan pemerintah, komitmen aparatur, tersedianya sarana teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan praktis. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi informasi, serta belum optimalnya integrasi sistem pelayanan antarinstansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan e-government di tingkat kecamatan masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.