Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Taufiq Ali Romdloni
UIN Walisongo Semarang
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Distorsi Konstitusional Anggaran Pendidikan: Asas Spesialitas Anggaran atas Pembebanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Mandat Constitutional Spending Taufiq Ali Romdloni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3211

Abstract

Law Number 17 of 2025 on the 2026 State Budget maintains the twenty percent minimum threshold for education spending, yet channels most of that allocation to finance the Makan Bergizi Gratis (MBG) program, raising a constitutional problem that touches the imperative character of Article 31(4) of the 1945 Constitution. This study assesses the constitutionality of charging MBG financing to the education budget while clarifying the limits of the legislature's authority to interpret the scope of education mandatory spending. Employing normative legal research with statutory, conceptual, historical, and case approaches, it draws on the doctrine of constitutional mandatory spending and the theory of the Constitutional Court as a negative budgeter. The findings show that nominal fulfillment of the twenty percent threshold does not legitimize a cross-sectoral diversion of purpose; charging MBG to the education budget is unconstitutional in its allocation because nutritional benefits are not constitutive of education as confined by the Court to education directly enjoyed by the public. The legislature lacks authority to redefine a constitutional mandate through an appropriations law of an administrative (beschikking) character, whereas the Court may correct the allocation as a negative budgeter through a conditionally constitutional ruling. The novelty lies in reading the diversion as constitutional distortion and offering a purpose-fidelity test, an operationalization of the budget specialty principle (specialiteitsbeginsel) in the constitutional domain as a parameter for assessing expenditures counted as education budget. Keywords: APBN; Constitutional Distortion; Education Budget; Makan Bergizi Gratis; Mandatory Spending.
Overcriminalization dalam Tindak Pidana Santet Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Kritis Terhadap Pasal 252 KUHP Anindy Rizkika Aristianti; Mohamad Solek; Taufiq Ali Romdloni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.2687

Abstract

Santet adalah praktik ilmu gaib yang, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, dianggap bisa digunakan untuk mencelakai orang lain melalui kekuatan supranatural, sehingga sering menyebabkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, fenomena ini telah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di Pasal 252, yang mengatur tindakan mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk menyebabkan penderitaan. Namun, regulasi ini memicu perdebatan karena dianggap berpotensi mengarah pada overcriminalization, yaitu perluasan kriminalisasi terhadap tindakan yang sulit untuk dibuktikan secara empiris, dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan di balik regulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP dari perspektif kebijakan hukum pidana, mengevaluasi apakah aturan tersebut mencerminkan overcriminalization, serta menilai dampaknya terhadap penerapan prinsip ultimum remedium. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi literatur mengenai bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk meneliti regulasi santet dari sudut pandang hukum pidana Islam sebagai bahan perbandingan, dengan harapan bisa memberikan konstribusi dalam merancang kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang, fair, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Co-Authors Anindy Rizkika Aristianti Mohamad Solek