<![CDATA[Santet adalah praktik ilmu gaib yang, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, dianggap bisa digunakan untuk mencelakai orang lain melalui kekuatan supranatural, sehingga sering menyebabkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, fenomena ini telah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di Pasal 252, yang mengatur tindakan mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk menyebabkan penderitaan. Namun, regulasi ini memicu perdebatan karena dianggap berpotensi mengarah pada overcriminalization, yaitu perluasan kriminalisasi terhadap tindakan yang sulit untuk dibuktikan secara empiris, dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan di balik regulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP dari perspektif kebijakan hukum pidana, mengevaluasi apakah aturan tersebut mencerminkan overcriminalization, serta menilai dampaknya terhadap penerapan prinsip ultimum remedium. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi literatur mengenai bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk meneliti regulasi santet dari sudut pandang hukum pidana Islam sebagai bahan perbandingan, dengan harapan bisa memberikan konstribusi dalam merancang kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang, fair, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.]]>
