<![CDATA[Pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban oleh aparat. Keberulangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak cukup dijelaskan sebagai pelanggaran hukum, tetapi perlu dianalisis sebagai masalah implementasi kebijakan yang melibatkan komunikasi, kapasitas pengawasan, komitmen pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi kebijakan dan penegakan hukum terhadap PETI di Desa Karya Mandiri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima warga yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi, artikel jurnal, dan pemberitaan media daring sebagai bahan triangulasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan persepsi informan dan penelusuran dokumen, keberulangan PETI berkaitan dengan pesan kebijakan yang belum konsisten, lemahnya pengawasan pascapenertiban, perbedaan intensitas tindakan aparat, dan belum kuatnya mekanisme koordinasi serta pertanggungjawaban antarlembaga. Aktivitas PETI juga mengancam lahan perkebunan cengkeh dan kakao serta memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penanganan PETI memerlukan strategi terpadu berupa penegakan hukum yang konsisten, pengawasan berkelanjutan, transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan penyediaan alternatif ekonomi yang legal. Kata Kunci : Implementasi kebijakan; Penegakan hukum; Pengawasan; Pertambangan emas tanpa izin (PETI); Tata kelola sumber daya alam.]]>
