<![CDATA[Pemagangan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020, namun praktiknya terjadi penyimpangan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Serikat Pekerja WAKK dalam mengawasi peserta magang di PT XYZ. Penelitian hukum yuridis empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis (law in action) dan studi kasus. Data primer dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen regulasi ketenagakerjaan serta dokumen internal perusahaan, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Serikat Pekerja WAKK terhadap peserta magang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kekosongan hukum lokal karena belum adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hambatan asimetri informasi dari manajemen, serta faktor psikologis ketakutan kehilangan pekerjaan (fear of job loss) yang melahirkan budaya bungkam di lingkungan kerja. Dampak yuridis dari ditemukannya pelanggaran berupa ketiadaan perjanjian magang tertulis langsung antara perusahaan dengan peserta mengakibatkan kemitraan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, status ke-22 peserta magang di PT XYZ secara otomatis beralih demi hukum menjadi Pekerja Tetap (PKWTT) terhitung sejak hari pertama mereka melaksanakan aktivitas pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan secara nyata guna mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan langsung.]]>
