Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tubuh Perempuan dalam Eksklusi dari Hak Milik Tanah dalam Program PHBM Perum Perhutani Kabupaten Bandung-Jawabat: Fenomenologi Ketubuhan dan Perlawanan Aulia Asmarani; Dadan Saputra; Thalita Syifa Fatimah
BCPR Research: Business Communication and Public Relations Journal Vol. 1 No. 1 (2025): Business Communication and Public Relations Journal (July 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/80mth814

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengalaman tubuh perempuan petani dalam konteks konflik agraria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kritis. Tanah dalam masyarakat agraris Indonesia bukan hanya aset ekonomi, melainkan ruang eksistensial yang memuat memori kolektif, spiritualitas, dan identitas. Namun, sistem hukum agraria modern yang bercorak patriarkal cenderung mereduksi tanah menjadi objek kepemilikan formal yang dilekatkan pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun perempuan terlibat penuh dalam pengelolaan lahan, mereka jarang tercatat dalam dokumen legal, absen dalam forum desa, serta menghadapi intimidasi aparat. Hasil penelitian mengungkap tiga lapisan eksklusi yang dialami tubuh perempuan, yaitu eksklusi legal-administratif, eksklusi sosial-budaya, dan eksklusi represif. Eksklusi ini menimbulkan luka material dan simbolik yang terejawantah dalam kerja berat, sakit fisik, dan absennya rekognisi formal. Namun, tubuh perempuan juga tampil sebagai arena resistensi melalui aksi fisik menghadapi aparat, aspirasi kolektif membentuk kelompok perempuan tani, serta kesadaran kritis bahwa eksklusi adalah konstruksi sosial yang harus ditentang. Dengan mengintegrasikan fenomenologi ketubuhan, ekofeminisme, kajian agraria kritis, teori relasi sosial konstitutif gender, dan konsep kuasa simbolik, penelitian ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan adalah arsip hidup ketidakadilan sekaligus sumber lahirnya transformasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan perempuan sebagai subjek agraria sah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan syarat epistemologis, politis, dan etis bagi terciptanya reforma agraria yang adil gender, setara, dan berkelanjutan.