Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jurnal Arajang Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vifada Assumption Journal of Law Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Muhammad Muhammad
Universitas Sulawesi Barat
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KADERISASI PARTAI POLITIK DAN KESIAPANNYA MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015: KASUS USUNGAN NON-KADER DPD PAN KABUPATEN MAJENE Muhammad Muhammad
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 1 (2016): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.477 KB)

Abstract

One of the succesful indicator of political party to conduct the forming of cadres is by seeing its ability in preparing its cadresin every momentum of political dispute. In accordance with those matters, each political party certainly have characteristic itself in the lineof struggle and ideology in cases where just people who had passed the forming of cadres process that moreunderstandthe character of its political party. Therefore, it can be irony if there is political party who carry the candidate of district head that not derive from its cadres. Whereas, the ideology and the principle lineof struggle ideally become compulsory orientation for each political party toundergo its strategic role in political system.The focus is to identify the phenomenon of DPD PAN at Majene Regency who carrycandidate pair for regent and deputy of regent Rizal Sirajuddin-Mulyadi Bintaha that not derive from the cadres of PAN. Ironically, considering that PAN constitutesthe party by a majority chair in DPRD (Legislative Assembly at Regency)of Majene Regency all at once its cadres are the head of DPRD. That fact precisely describe PAN as the greatest partyin Majene that surely have proper infrastructure and very suitable if in General Election of the District Head jointly in Majene to carry its cadres itself. From the focus of this Problem, it will be arranged theoretical framework and the writer idea in looking at formulation till mechanism ofthe forming of cadresthatproperly be operated for political party. Moreover, at the process of political rectruitment to becarried in General Election of the District Head, it will be also reviewedthe expectation and itschallenge for political party.The aim is become alternativereferencein seeing the dynamic of political party at the local degree, especially khusunya kabupaten Majene. Accordingly, it become recomendation for political partyin order that the function of the forming of cadresand its political rectruitment canfare well properly for the sake of the process of ideal democracy consolidation in Indonesia.
PERAN TAREKAT QODIRIYAH DALAM PEMENANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT Muhammad Muhammad
Jurnal Arajang Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.167 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v1i1.43

Abstract

Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, ruang partisipasi rakyat dalam sistem politik di Indonesia semakin terbuka lebar. Rakyat semakin sadar akan peran pentingnya dalam mengambil sikap politiknya, tidak terkecuali komunitas tarekat Qadiriyah di Sulawesi Barat yang mengambil sikap untuk banyak mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada apa alasan tarekat Qadiriyah cenderung mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi serta bagaimana peran tersebut dijalankan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini didasarkan pada penelitian studi kasus, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang dipilih sebagai pedoman pengumpulan data yang kemudian dianalisis, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Sumberinformasi yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, koran, dan situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang akurat.Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi alasan tarekat Qadiriyah mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi pada Pilkada Sulawesi Barat. Pertama, faktor sejarah yaitu adanya pengalaman pimpinan tarekat Qadiriyah pada masa lalu yaitu Syekh K. H. Muhammad Shaleh berpartisipasi sebagai juru kampanye partai Golkar. Kedua,, faktor kedekatan antara mursyid tarekat dengan Anwar Adnan Saleh. Ketiga, faktor nilai yang berlaku pada tarekat yang mewajibkan para pengikutnya untuk senantiasa patuh terhadap mursyidnya. Sedangakan dalam upaya untuk memenangkan pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi, tarekat Qadiriyah secara garis besarnya melakukan 2 metode upaya, yaitu perjuangan di Internal maupun perjuangan di eksternal komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di internal komunitas tarekat merupakan upaya yang dilakukan oleh elemen tarekat itu sendiri untuk mensosialisasikan tujuan tarekat Qadiriyah terlibat untuk mendukung salah satu calon pada Pilkada Sulawesi Barat sekaligus memaksimalkan dukungan dari komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di eksternal komunitas tarekat merupakan upaya dari elemen tarekat Qadiriyah yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga memungkinkan untuk dapat menjadi pendulang massa bagi Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Elemen tarekat yang dimaksud di sini secara garis besarnya dibagi dalam 4 kelompok, yaitu imam mesjid, pejabat/mantan pejabat birokrasi, politisi dan pengusaha.
EVALUASI UNDANG-UNDANG PEMILU Muhammad Muhammad
Jurnal Arajang Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.274 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v3i1.586

Abstract

Sejarah mencatat, Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilu secara serentak di tahun 2019. Sebagai yang pertama, wajar jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut banyak terdapat kekurangan baik dalam proses maupun aturannya yang mengatur. Pentingnya melakukan evaluasi adalah agar Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas periodik untuk melakukan sirkulasi kekuasaan. Sehingga tujuan substantif Pemilu sebagai jalan mewujudkan demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat. Makalah ini fokus pada evaluasi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang pertama. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan cara observasi dan studi pustaka dengan merumuskan solusi sederhana terkait rumusan evaluasi terhadap undang-undang Pemilu. Dalam makalah ini dirumuskan 4 poin krusial yang perlu menjadi prioritas utama dalam melakukan evaluasi undang-undang Pemilu. Keempat poin tersebut adalah terkait keserentakan Pemilu, sistem proporsional terbuka, aturan parliamentary threshold dan kewenangan lembaga pengawasan terutama dalam hal pemutusan pelanggaran politik uang dalam Pemilu
Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik dan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Majene Periode 2020-2025 Arman; Muhammad; Asriani
Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: FAKSI Vol. 9 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jf.v9i1.2309

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi sosialisasi politik dan pendidikan politik Partai Keadilan Sejahtera.  Teori yang digunakan adalah teori Duncan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik di masyarakat yaitu dangan caramelaksanakan sosialisasi terkait ideologi partai, dan visi-misi partaiserta sosialisasi kepartaian denganmelalui pemberian bantuan proram kepada masyarakatdan sosialisasi melalui bantuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sementara pendidikan politiknya yaitu melalui pembinaan politik maupun pembinaan keagamaan karena Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik yang berideologi islam. Sementara itu dalam mengukur tingkat efektivitas Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Majene dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik dan pendidikan politik, yaitu tergolong kurang efektif berdasarkan indikator pencapaian tujuan menurut teori Duncan. Hal tersebut diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera di Majene memiliki beberapa kendala dan hambatan dalam menjalankan program sehingga program tersebut biasanya tidak terlaksana atau terwujud di masyarakat.
LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA: A COMPARISON OF DIRECT AND INDIRECT REGIONAL HEAD ELECTION SYSTEMS Muhammad Gaus; Farhanuddin; Muhammad; Asriani; Rahmatullah
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21723251

Abstract

This paper begins with the debate over direct and indirect elections in regional head elections in Indonesia. This study aims to compare the two electoral systems that have each been implemented in Indonesia, particularly in selecting leaders at the regional government level. The research method used is a qualitative descriptive approach , with the primary data source coming from a literature review of scientific journals, books, reports, official documents, and other relevant references. The results show that both systems have a legitimate basis to justify their adherence to democratic values. Ultimately, no system is perfect; the most important thing is to pursue the best strategy within whichever system is agreed upon.
The Postponement of Simultaneous Village Head Elections in Majene Regency: Local Governance, Democratic Legitimacy, and Regulatory Inconsistency Muhammad Muhammad; Muhammad Gaus; Endang Sari
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2025): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/e67hxe13

Abstract

Purpose: This study examines the legal and governance implications of postponing the simultaneous Village Head Elections in Majene Regency, West Sulawesi, in 2023. The central legal issue concerns whether the postponement was consistent with the principles of legality, accountability, and local democratic governance. Previous studies have discussed the postponement of Village Head Elections in other regions, but limited attention has been given to the relationship between regulatory inconsistency, regent authority, and democratic legitimacy at the village level. This study offers novelty by analyzing the Majene case through an integrated philosophical, sociological, and juridical perspective. Research Design and Methodology: Using a descriptive qualitative approach, data were collected through regulatory document analysis, interviews with key stakeholders, field observation, and supporting documentation. Findings and Discussion: The findings show that the postponement created legal uncertainty, weakened the continuity of democratic leadership, and shifted village accountability from electoral legitimacy to bureaucratic appointment. The use of an improper legal instrument and the inconsistent replacement of local regulations also weakened public trust in regional governance. Implications: This study contributes to the development of local government law by emphasizing that postponing Village Head Elections must be based on a clear legal foundation, transparent justification, accountable procedures, and protection of villagers’ voting rights.
Co-Authors Arman Asraini, asriani Endang Sari Farhanuddin Muhammad Gaus Muhammad Gaus Rahmatullah