<![CDATA[This study aims to analyze the opportunities and challenges of the law of obligations in supporting the development of Indonesia's legal system in the digital era. The rapid advancement of information technology has transformed legal relations from conventional interactions into electronic-based transactions, including electronic contracts, financial technology, e-commerce, and smart contracts. However, this transformation has not been accompanied by adequate reform of the Indonesian Civil Code, resulting in regulatory disharmony, legal uncertainty in electronic transactions, limitations in digital evidence, and inadequate protection of consumers and personal data. Therefore, reforming the law of obligations has become increasingly urgent to ensure an adaptive legal system capable of responding to technological developments. This research employed normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches supported by library research on primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in proposing an integrated model of reforming the law of obligations as the foundation for developing Indonesia's digital legal system through regulatory harmonization, modernization of substantive contract law, strengthening electronic evidence, and the development of legal technology. The findings demonstrate that the law of obligations has a strategic role in supporting Indonesia's digital legal transformation, provided that comprehensive legal reform is undertaken to achieve legal certainty, justice, and effective legal protection in electronic legal relations. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hukum perikatan dalam mendukung perkembangan sistem hukum Indonesia pada era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hubungan hukum dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis elektronik, seperti kontrak elektronik, financial technology, e-commerce, dan smart contract. Transformasi tersebut belum diikuti oleh pembaruan hukum perikatan yang memadai sehingga menimbulkan disharmonisasi regulasi, ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik, keterbatasan sistem pembuktian digital, serta belum optimalnya perlindungan konsumen dan data pribadi. Kondisi tersebut menjadikan reformasi hukum perikatan sebagai kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model integratif reformasi hukum perikatan sebagai landasan pembangunan sistem hukum digital Indonesia melalui harmonisasi regulasi, modernisasi substansi hukum perikatan, penguatan pembuktian elektronik, dan pengembangan legal technology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sistem hukum Indonesia di era digital, dengan syarat dilakukan pembaruan hukum secara komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif dalam hubungan hukum berbasis elektronik. ]]>
