<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kesiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan Program Jaringan Gas Rumah Tangga pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas. Isu ini penting karena pembangunan jaringan gas membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang, sedangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki keterbatasan serta dipengaruhi oleh perubahan prioritas fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis studi dokumentasi. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan, dokumen penyiapan KPBU Jargas, laporan resmi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta publikasi pemerintah dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui empat dimensi, yaitu kesiapan regulasi, kelembagaan, teknis dan pasar, serta finansial dan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiapan KPBU Jargas telah memiliki modal awal berupa kerangka umum KPBU, komitmen organisasi, studi pendahuluan, dan identifikasi wilayah potensial. Namun, kesiapan implementasinya belum sepenuhnya memadai. Aspek regulasi serta finansial dan fiskal masih menjadi hambatan utama karena regulasi sektoral belum mengatur struktur KPBU Jargas secara operasional, sedangkan mekanisme pendapatan, pembagian risiko, dukungan pemerintah, dan keterjangkauan fiskal belum ditetapkan secara jelas. Aspek kelembagaan serta teknis dan pasar relatif lebih siap, tetapi masih membutuhkan penguatan kapasitas pengelolaan proyek, kepastian pasokan gas, dan validasi permintaan pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa KPBU berpotensi memperluas sumber pembiayaan Jargas, tetapi tidak dapat hanya diposisikan sebagai pengganti APBN. Implementasinya memerlukan penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, pengembangan model bisnis yang layak, serta pengelolaan risiko fiskal secara hati-hati.]]>
