Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

BATAS MARITIM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN BAHAN IKLIM REINTERPRETASI UNCLOS MELALUI PRINSIP STABILITAS HUKUM Geofani Lingga Meryadinata
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wsd17z76

Abstract

Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim menimbulkan tantangan signifikan terhadap penentuan batas maritim berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Doktrin ambulatory baseline, yang memungkinkan garis pangkal berubah mengikuti perubahan fisik pantai, berisiko menciptakan ketidakpastian hukum serta potensi hilangnya hak maritim bagi negara pantai dan negara kepulauan. Penelitian ini membahas apakah stabilitas batas maritim dapat dipertahankan di tengah perubahan lingkungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penafsiran perjanjian, dan analitis. UNCLOS ditafsirkan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT), khususnya Pasal 31, dengan didukung analisis praktik negara dan opinio juris dalam berbagai instrumen internasional serta wacana hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap batas maritim yang tetap atau distabilkan, terutama dari negara-negara rentan, yang mencerminkan pergeseran menuju prioritas pada kepastian dan stabilitas hukum. Melalui penafsiran dengan itikad baik dan evolutif, prinsip stabilitas hukum dapat menjadi dasar untuk mempertahankan hak maritim yang telah ada. Disarankan agar komunitas internasional mengembangkan dan mengakui konsep batas maritim yang tangguh terhadap perubahan iklim guna menjamin kedaulatan, kepastian hukum, dan keberlanjutan rezim hukum laut. Kata Kunci: Iklim; Stabilitas hukum; Batas maritim; Permukaan laut; UNCLOS.
BATAS MARITIM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN BAHAN IKLIM REINTERPRETASI UNCLOS MELALUI PRINSIP STABILITAS HUKUM Geofani Lingga Meryadinata
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wsd17z76

Abstract

Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim menimbulkan tantangan signifikan terhadap penentuan batas maritim berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Doktrin ambulatory baseline, yang memungkinkan garis pangkal berubah mengikuti perubahan fisik pantai, berisiko menciptakan ketidakpastian hukum serta potensi hilangnya hak maritim bagi negara pantai dan negara kepulauan. Penelitian ini membahas apakah stabilitas batas maritim dapat dipertahankan di tengah perubahan lingkungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penafsiran perjanjian, dan analitis. UNCLOS ditafsirkan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT), khususnya Pasal 31, dengan didukung analisis praktik negara dan opinio juris dalam berbagai instrumen internasional serta wacana hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap batas maritim yang tetap atau distabilkan, terutama dari negara-negara rentan, yang mencerminkan pergeseran menuju prioritas pada kepastian dan stabilitas hukum. Melalui penafsiran dengan itikad baik dan evolutif, prinsip stabilitas hukum dapat menjadi dasar untuk mempertahankan hak maritim yang telah ada. Disarankan agar komunitas internasional mengembangkan dan mengakui konsep batas maritim yang tangguh terhadap perubahan iklim guna menjamin kedaulatan, kepastian hukum, dan keberlanjutan rezim hukum laut. Kata Kunci: Iklim; Stabilitas hukum; Batas maritim; Permukaan laut; UNCLOS.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata: Studi Di Desa Ngadirojo, Kabupaten Ponorogo Geofani Lingga Meryadinata
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026) : September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/jjb7kb07

Abstract

Pembagian harta waris merupakan bidang hukum perdata yang menuntut perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi keluarga yang ditinggalkan pewaris apabila tidak dipahami dan dilaksanakan dengan tepat. Indonesia menganut pluralisme hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang masing-masing dapat berlaku bagi masyarakat sesuai dengan golongan penduduk dan pilihan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta waris pada masyarakat Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembagian harta waris menurut hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngadirojo masih cenderung mempertahankan pembagian warisan secara hukum adat dan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan KUHPerdata, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Ditemukan pula tiga faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut, yaitu faktor kebiasaan atau adat istiadat, faktor keterbatasan pemahaman keagamaan, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan formal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan hukum yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sekaligus tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.